Pidie Jaya, InfoPublik – Pemulihan pascabencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, masih menghadapi tantangan besar. Menjelang setahun sejak banjir pada November 2025, sebanyak 22 desa di lima kecamatan kembali terdampak banjir susulan akibat hujan berintensitas tinggi, sementara ribuan rumah warga masih membutuhkan perbaikan.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya, Okta Handipa, mengatakan banjir berulang terjadi sekitar empat kali sejak akhir Oktober hingga awal November 2026. Kondisi sungai yang dangkal dan tanggul yang belum sepenuhnya diperbaiki menjadi faktor yang meningkatkan risiko banjir ketika debit air dari wilayah hulu meningkat.
“Dikatakan sungai masih dangkal dan tanggul sungai belum optimal diperbaiki. Ini mengakibatkan banjir susulan ketika terjadi intensitas hujan yang tinggi di kawasan hulu,” kata Okta, saat ditemui di Pendopo Rumah Bupati Pidie Jaya, Senin (16/11/2026) malam.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, mulai 4 hingga 17 November 2026, untuk mempercepat penanganan dampak banjir susulan. BPBD juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Pekerjaan Umum, guna menangani sedimentasi sungai, melakukan pengerukan, dan memperbaiki tanggul secara permanen.
Menurut Okta, perbaikan sungai menjadi kebutuhan mendesak agar banjir tidak terus berulang dan menghambat pemulihan permukiman serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Ribuan Rumah Masih Butuh Perbaikan
Di luar ancaman banjir susulan, rehabilitasi rumah warga masih menjadi pekerjaan utama pemerintah daerah. BPBD Pidie Jaya mencatat kerusakan rumah dalam tiga kategori, yakni 3.069 unit rusak berat, 3.200 unit rusak sedang, dan 13.197 unit rusak ringan.
Dari rumah yang membutuhkan penanganan tersebut, sekitar 282 unit telah mendapatkan bantuan stimulan perbaikan. Sementara itu, proses penanganan rumah lainnya masih berjalan melalui pendataan dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Okta mengatakan, BPBD telah melakukan penilaian cepat (rapid assessment), serta verifikasi dan validasi data warga terdampak. Data tersebut disampaikan kepada BNPB, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), serta kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar penyaluran bantuan dan pelaksanaan rehabilitasi.
“Data-data yang sudah kami verifikasi dan validasi telah diserahkan kepada kementerian terkait dan BNPB agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama perumahan masyarakat, dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Okta menegaskan, BPBD Pidie Jaya terus berupaya memastikan masyarakat terdampak memperoleh hak bantuan berdasarkan data yang telah diverifikasi. Dukungan pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, TNI-Polri, lembaga swadaya masyarakat, serta relawan turut membantu penanganan darurat dan pemulihan.
Namun, berulangnya banjir menunjukkan bahwa pemulihan rumah saja belum cukup. Penanganan sungai, perbaikan tanggul secara permanen, dan pengurangan sedimentasi perlu berjalan beriringan dengan rehabilitasi permukiman.
Masa transisi darurat di Pidie Jaya dijadwalkan berlangsung hingga 31 Desember 2026. Periode ini menjadi kesempatan untuk mempercepat pemulihan sekaligus menyiapkan langkah penanganan jangka panjang.
Bagi warga, keberhasilan pemulihan tidak hanya berarti kembali memiliki rumah. Mereka juga membutuhkan lingkungan yang lebih aman dari banjir, akses terhadap layanan dasar, serta kepastian untuk kembali bekerja dan memulihkan penghidupan keluarga.
Pemerintah daerah pun terus mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat agar penanganan sungai dan pembangunan hunian dapat berjalan seiring, sehingga masyarakat tidak terus menghadapi ancaman bencana ketika hujan deras kembali mengguyur wilayah hulu.