Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Provinsi Aceh dan Sumatra Utara Tahun 2026, di Pangkalan Udara Soewondo, Medan, Sumatra Utara, Senin (16/11/2026).
Rapat koordinasi bertujuan memastikan kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi menjelang akhir tahun.
Dalam rakor tersebut, para kepala daerah menyampaikan perkembangan kondisi dan situasi wilayah masing-masing, khususnya daerah yang sebelumnya terdampak bencana. Paparan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan sekaligus merumuskan langkah mitigasi dalam menghadapi potensi bencana pada musim hujan.
Menko PMK menegaskan pentingnya kesiapan lintas sektor, terutama di wilayah yang sebelumnya terdampak banjir bandang besar akibat Siklon Senyar pada akhir 2025. "Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan kesiapan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi di ujung tahun ini," ujar Sugiono, melalui keterangan resmi, Senin (16/11/2026).
Ia menyampaikan, dampak bencana sebelumnya masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, termasuk mengevaluasi kondisi infrastruktur yang telah dibangun melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sejumlah laporan menunjukkan bahwa beberapa infrastruktur, termasuk jembatan yang sebelumnya telah diperbaiki, kembali mengalami kerusakan akibat tingginya intensitas hujan dan perubahan kondisi iklim.
Menurut Sugiono, normalisasi sungai perlu menjadi salah satu prioritas penanganan. Banjir bandang sebelumnya telah meninggalkan endapan sedimen dalam jumlah besar yang memengaruhi kapasitas dan kelancaran aliran sungai. Sementara itu, proses normalisasi membutuhkan waktu serta penanganan yang berkelanjutan. "Yang perlu mendapatkan prioritas adalah normalisasi aliran sungai. Hasil atau endapan akibat banjir bandang tahun lalu itu membuat sedimen begitu besar jumlahnya, sementara proses normalisasi membutuhkan waktu yang cukup lama," jelasnya.
Selain penanganan infrastruktur, perubahan cuaca juga menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam penyusunan langkah mitigasi. Perubahan pola dan karakteristik curah hujan menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk menyesuaikan langkah antisipasi berdasarkan potensi ancaman dan karakteristik risiko di masing-masing wilayah.
Menko Sugiono juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Dalam kurun waktu sekitar dua minggu terakhir, Presiden telah menggelar dua kali rapat terbatas untuk membahas perkembangan situasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. "Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan situasi ini. Dalam kurun waktu kurang lebih dua minggu terakhir, beliau telah dua kali menggelar rapat terbatas yang membahas perkembangan situasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Oleh karena itu, kita hadir di sini untuk memastikan berbagai kesiapan yang diperlukan," ungkap Sugiono.
Menko PMK menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam seluruh upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan seluruh langkah antisipasi dipersiapkan secara matang, termasuk kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan terburuk selama musim hujan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini bencana yang terintegrasi dan dapat menjangkau masyarakat secara luas. Menko PMK menekankan bahwa peringatan dini tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi potensi ancaman, tetapi juga harus diikuti dengan kesiapan masyarakat untuk melakukan tindakan antisipatif dan penyelamatan secara cepat dan tepat.
Rakor dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Nasution, serta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu.
Turut bergabung secara daring jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BPBD dari Provinsi Aceh dan Sumatra Utara, dengan jumlah peserta diperkirakan mencapai 199 orang.