Jakarta, InfoPublik – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui empat langkah terpadu, yakni rehabilitasi ekosistem pascakebakaran, pencegahan berbasis masyarakat dan teknologi, penegakan hukum, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
Upaya tersebut dilakukan seiring tren penurunan titik panas (hotspot) nasional yang pada pertengahan November 2026 mencapai 25 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi. Namun, Kemenhut menegaskan keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya diukur dari penurunan pantauan satelit, tetapi juga dari kepastian api dan bara di lahan gambut benar-benar padam serta terlindunginya masyarakat dan satwa liar.
Di Sumatra Selatan, seluruh titik karhutla berhasil dipadamkan oleh brigade Manggala Agni. Kondisi tersebut memungkinkan operasi helikopter water bombing Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diakhiri, seiring membaiknya kualitas udara.
Perkembangan positif juga terlihat di Kalimantan Tengah. Masa tanggap darurat karhutla selama tiga bulan di Kabupaten Kotawaringin Barat telah berakhir, sedangkan Kabupaten Kotawaringin Timur mulai memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.
Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada 15 petugas dan relawan pemadam yang gugur dalam tugas melalui penganugerahan tanda kehormatan Bintang Jasa oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah turut menjamin biaya pendidikan bagi anak-anak mereka.
Seiring berakhirnya fase pemadaman darurat di sejumlah daerah, Kemenhut mulai mempercepat pemulihan ekosistem hutan dan lahan terdampak. Di Sulawesi Tengah, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) menyiapkan rehabilitasi dan reboisasi seluas 100 hektare kawasan konservasi yang terdampak karhutla di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi.
Kepala BBTNLL, Agus Arianto, menjelaskan, rehabilitasi diperlukan untuk memulihkan tutupan vegetasi, mengembalikan fungsi hutan sebagai habitat flora dan fauna endemik, serta menjaga peran taman nasional sebagai laboratorium alami, ruang edukasi, dan destinasi ekowisata.
Pemulihan ekosistem pascakarhutla juga terlihat di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kawasan tersebut kini kembali menghijau sehingga dapat dinikmati wisatawan.
Pada aspek pencegahan, Kemenhut memperkuat peran masyarakat sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani kebakaran sejak dini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menginstruksikan perluasan pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di berbagai daerah.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut, Thomas Nifinluri, mengungkapkan, hingga pertengahan November 2026 terdapat 26.304 anggota MPA binaan Kemenhut yang tersebar di lima wilayah regional. Rinciannya, Regional Kalimantan sebanyak 9.008 orang, Sumatra 6.528 orang, Jawa-Bali-Nusa Tenggara 5.802 orang, Sulawesi 3.052 orang, serta Maluku-Papua 1.914 orang.
Pada tahun ini, Kemenhut juga membentuk 500 kelompok MPA baru. Kelompok tersebut mendapatkan pelatihan teknis, pendampingan penyuluh kehutanan, dan dukungan peralatan pemadaman agar dapat bersinergi dengan Manggala Agni, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
Selain pencegahan, Kemenhut memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi. Hingga periode Oktober–November 2026, Kemenhut telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan pemegang izin yang terindikasi terkait karhutla, dengan total luasan areal terbakar mencapai 12.926,74 hektare. Sanksi tersebut termasuk pembekuan izin enam korporasi di Kalimantan Tengah.
Korporasi yang melanggar juga diwajibkan memulihkan ekosistem pada lahan yang rusak. Langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut 17 konsesi perusahaan dan memerintahkan penyelidikan hukum terhadap 104 korporasi terkait karhutla.
Penertiban juga dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terhadap lima klaster Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi terkait karhutla, dengan luas mencapai 42.214,51 hektare.
Di tingkat tapak, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut bersama kepolisian menahan tersangka perambahan kawasan hutan dengan cara membakar di Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 14 November 2026. Kemenhut juga menyiapkan penguatan pengawasan melalui rencana penambahan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) hingga 70.000 personel.
Upaya menjaga kelestarian hutan turut diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menyerahkan hak kelola Perhutanan Sosial kepada 309 kepala keluarga di Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una. Ia juga meninjau Taman Hutan Raya Kapopo Ngatabaru di Kabupaten Sigi.
Menurut Raja Juli, pemberian akses legal melalui skema Perhutanan Sosial dapat menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap kawasan hutan. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran langsung dalam menjaga hutan dari ancaman kebakaran.
Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui fasilitasi penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) Hutan Adat bagi masyarakat hukum adat di Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, pada Senin (16/11/2026). Langkah tersebut bertujuan memperkuat tata kelola wilayah adat sekaligus mengembangkan usaha ekonomi lokal.
Melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kemenhut juga mendorong Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) meningkatkan kapasitas usaha melalui skema pembiayaan dan investasi berkelanjutan. Fasilitasi pemasaran produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kehutanan, seperti gula aren dan kopi agroforestri, turut dilakukan melalui pameran nasional INNOFOOD 2026.
Penguatan pemulihan ekosistem, pencegahan berbasis masyarakat, penegakan hukum, dan pemberdayaan ekonomi tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenhut menjaga kelestarian hutan sekaligus memastikan masyarakat di sekitarnya memperoleh manfaat berkelanjutan.