Pidie Jaya, InfoPublik – Pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, masih menghadapi dua pekerjaan besar, yakni membangun kembali rumah warga dan mengurangi risiko banjir susulan. Hampir setahun setelah banjir pada 25 November 2025, sejumlah lahan pertanian dan tambak belum pulih sepenuhnya, sementara tujuh daerah aliran sungai (DAS) masih membutuhkan penanganan serius.
Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi mengatakan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh untuk mempercepat rehabilitasi sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman banjir.
“Kalau kita lihat, semua sungai yang ada ini menjadi persoalan bagi pemerintah daerah. Ada tujuh daerah aliran sungai yang semuanya bermasalah dengan sedimentasi,” kata Sibral saat ditemui di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Senin (16/11/2026) malam.
Menurutnya, sedimentasi yang menumpuk di sungai, ditambah kayu gelondongan yang masih tersisa dari bencana sebelumnya, meningkatkan risiko luapan air ketika hujan deras. Kondisi tersebut diperparah oleh tanggul darurat yang jebol di sejumlah titik saat banjir susulan pada 1 November 2026.
Karena itu, penanganan sungai tidak cukup hanya dengan memperbaiki tanggul yang rusak. Pemerintah juga perlu mengeruk sedimentasi, membersihkan material yang menyumbat aliran, serta membangun tanggul permanen di lokasi rawan.
Sibral menyebut, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra I untuk menangani sejumlah titik kritis, termasuk di Sungai Krueng Ulim dan Krueng Meureudu.
Penanganan di beberapa lokasi telah berjalan, termasuk perbaikan tanggul yang jebol. Namun, pemerintah daerah menilai upaya tersebut perlu dilanjutkan secara menyeluruh agar risiko banjir tidak terus berulang dan masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai dapat kembali beraktivitas dengan lebih aman.
Selain penanganan sungai, pembangunan kembali hunian warga menjadi bagian penting dari pemulihan. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mencatat kebutuhan hunian tetap (huntap) terpusat bagi 739 kepala keluarga (KK) dan huntap mandiri bagi 2.330 KK.
Dari kebutuhan huntap terpusat, sebanyak 110 unit sedang dalam proses pengerjaan. Sementara itu, pembangunan untuk 629 KK lainnya direncanakan mulai dilaksanakan pada awal 2027 melalui kementerian yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman. Adapun pembangunan huntap mandiri bagi 2.330 KK ditargetkan berlangsung sepanjang 2026 dan diharapkan selesai pada akhir tahun.
Sibral menjelaskan, warga terdampak yang masih menunggu pembangunan hunian tetap memperoleh dukungan melalui hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH). “Untuk huntara, alhamdulillah sudah terakomodasi semua bagi masyarakat yang terdampak bencana,” ujarnya.
Meski demikian, percepatan pembangunan hunian tetap menjadi hal penting agar warga dapat segera menempati rumah yang lebih permanen dan melanjutkan kehidupan secara normal.
Pemulihan juga mencakup bantuan sosial dan layanan dasar bagi masyarakat terdampak. Sibral mengatakan, pemerintah daerah telah mengajukan bantuan kepada Kementerian Sosial untuk sekitar 24 ribu KK pada tahap pertama. Dari jumlah tersebut, bantuan telah dicairkan kepada sekitar 22 ribu KK, sedangkan sekitar 2.000 KK lainnya masih menunggu penyelesaian.
Pada tahap kedua, pemerintah daerah kembali mengajukan bantuan untuk sekitar 9.000 KK. Penyalurannya diharapkan dapat dilakukan pada 2026 setelah melalui proses verifikasi dan validasi penerima.
Bantuan tersebut mencakup dukungan bagi masyarakat terdampak, termasuk bantuan untuk pemulihan sosial dan penguatan ekonomi. Pemerintah daerah juga menerima dukungan dari pemerintah pusat serta sejumlah daerah lain untuk membantu penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.
Di sektor kesehatan, dari total 12 puskesmas di Pidie Jaya, sebanyak 10 puskesmas terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025. Sibral menyatakan seluruh fasilitas tersebut kini berangsur pulih dan pelayanan kesehatan telah kembali berjalan.
Menurutnya, dukungan obat-obatan dan bantuan kesehatan dari pemerintah pusat serta daerah lain turut membantu menjaga pelayanan bagi masyarakat terdampak.
Sektor ekonomi masih menjadi tantangan karena sebagian lahan pertanian dan tambak mengalami kerusakan berat. Kondisi ini membuat sejumlah warga belum dapat kembali menjalankan usaha seperti sebelum bencana.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah mengerahkan alat berat untuk membersihkan lahan pertanian yang tertimbun material banjir. Di Kecamatan Meureudu, sebagian lahan yang sebelumnya rusak berat mulai dapat digunakan kembali untuk bercocok tanam.
Namun, lahan yang belum pulih sepenuhnya masih membutuhkan penanganan lanjutan. Pemerintah daerah mengimbau petani memanfaatkan lahan yang memungkinkan untuk ditanami komoditas alternatif, seperti jagung dan tanaman berumur pendek, sambil menunggu pemulihan lahan utama.
Kondisi serupa terjadi pada tambak. Tambak yang mengalami kerusakan ringan telah dibersihkan dan sebagian mulai dapat ditebar benih ikan kembali. Sementara itu, tambak yang rusak berat masih memerlukan rehabilitasi lebih lanjut. “Masih banyak perekonomian masyarakat yang terganggu, terutama persawahan dan tambak yang rusak berat dan belum tertangani secara maksimal,” kata Sibral.
Selain itu, banjir susulan pada awal November 2026 menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana perlu disertai upaya mitigasi yang lebih kuat. Menurut Sibral, sejumlah tanggul darurat yang dibangun setelah banjir 2025 kembali jebol ketika debit air meningkat.
Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan titik-titik kritis. Upaya yang dibutuhkan meliputi pemasangan batu pelindung atau boulder, pembangunan tanggul permanen, serta pengerukan sedimentasi dan pembersihan kayu gelondongan.
Langkah tersebut dinilai penting karena luapan sungai tidak hanya mengancam permukiman, tetapi juga dapat kembali merusak lahan pertanian, tambak, dan infrastruktur yang mulai dipulihkan.
Sibral menegaskan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar penanganan tujuh DAS yang bermasalah dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Bagi Pidie Jaya, keberhasilan pemulihan tidak hanya diukur dari rumah yang kembali dibangun atau lumpur yang berhasil dibersihkan. Perbaikan aliran sungai, pemulihan mata pencaharian warga, serta kesiapan infrastruktur menghadapi hujan deras menjadi penentu agar masyarakat tidak terus berada dalam ancaman bencana yang sama.