Dalam forum perubahan iklim PBB COP31 di Turki, Indonesia memaparkan pendekatan terpadu pengendalian karhutla yang mengintegrasikan upaya pemadaman, hingga percepatan reforestasi. (Foto: Humas Kemenhut)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membawa pendekatan terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke forum regional dan global. Langkah ini dilakukan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila dan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31 UNFCCC) di Turkiye.
Diplomasi tersebut mengangkat sejumlah langkah yang telah dilakukan di dalam negeri, mulai dari operasi pemadaman, pencegahan kebakaran, pemantauan berbasis teknologi satelit, penegakan hukum terhadap pelanggaran korporasi, hingga pemulihan ekosistem dan pengembangan pembiayaan konservasi.
Dalam forum COP31 UNFCCC, Indonesia memaparkan pendekatan pengendalian karhutla yang mengintegrasikan pemadaman, pencegahan, pemanfaatan teknologi pemantauan satelit, penegakan hukum, dan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut juga mencakup percepatan reforestasi untuk mengimbangi emisi akibat kebakaran hutan, terutama di tengah tantangan fenomena El Nino.
Indonesia juga akan menyampaikan informasi dan capaian penanganan karhutla berdasarkan data terverifikasi sebagai bagian dari diplomasi iklim. Pengendalian karhutla, perlindungan hutan, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, dan reforestasi diintegrasikan untuk mendukung target penurunan emisi sektor kehutanan melalui Indonesia's FOLU Net Sink 2030.
Selain pengendalian karhutla, Kemenhut mendorong kerja sama ekonomi hijau dan pemulihan lanskap hutan melalui restorasi, kerja sama karbon berintegritas tinggi, pengelolaan gambut lintas negara, serta inovasi pembiayaan konservasi jangka panjang.
Di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, Kemenhut mengembangkan skema pembiayaan konservasi melalui Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. Skema yang melibatkan pemerintah, lembaga filantropi, dan sektor swasta tersebut mencakup 13 taman nasional prioritas serta dua lanskap konservasi spesies ikonik.
Kemenhut juga menyiapkan empat taman nasional untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Langkah ini ditujukan untuk memperkuat keberlanjutan pendanaan pengelolaan kawasan sekaligus perlindungan keanekaragaman hayati.
Di tingkat regional, Indonesia mendorong percepatan ratifikasi pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) dalam KTT ASEAN ke-49 di Manila. Pusat koordinasi pengendalian kabut asap lintas batas tersebut telah memiliki sekretariat di Jakarta, tetapi membutuhkan ratifikasi minimal enam negara anggota ASEAN agar dapat beroperasi penuh. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, Vietnam menjadi negara yang telah menyelesaikan ketentuan ratifikasi tersebut.
ACCTHPC dirancang untuk memperkuat pelaksanaan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang berlaku sejak 2003. Mandatnya mencakup pertukaran data kualitas udara, pemantauan titik panas (hotspot), informasi kebakaran, bantuan teknis, serta koordinasi respons lintas negara.
Sejalan dengan agenda tersebut, Indonesia juga memperkuat kerja sama bilateral dengan Singapura dalam pertukaran informasi penanganan karhutla dan penindakan terhadap praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.
Diplomasi di forum ASEAN dan PBB tersebut disertai dengan upaya pengendalian karhutla di dalam negeri. Berdasarkan data SiPongi Kemenhut, jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) sempat turun menjadi 55 titik dari 338 titik pada hari sebelumnya. Di enam provinsi prioritas, jumlahnya berkurang dari 86 titik menjadi 14 titik. Sementara itu, pemantauan pada malam 7 November 2026 mencatat 165 titik panas secara nasional dan 17 titik di enam provinsi prioritas, yang saat itu didominasi Kalimantan Tengah.
Meski jumlah titik panas menurun, operasi pemadaman, patroli, pembasahan, penyisiran bara (mopping up), dan verifikasi lapangan (groundcheck) tetap dilanjutkan. Perhatian terutama diarahkan pada kebakaran bawah permukaan di lahan gambut Sumatra Selatan serta sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah, seperti Pulang Pisau dan Barito Utara, yang berpotensi menyimpan bara dan memicu kebakaran berulang.
Operasi darat dan udara juga terus dilakukan dengan dukungan teknologi. Selain pemadaman, Kemenhut memperhatikan perlindungan habitat dan satwa liar serta pemulihan kawasan terdampak kebakaran.
Upaya pengendalian karhutla turut diperkuat melalui penegakan hukum terhadap pelaku perorangan maupun korporasi. Kemenhut telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum perusahaan terkait pelanggaran karhutla dengan total luas areal terbakar mencapai 12.926,74 hektare. Sanksi tersebut terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
Kemenhut juga menegaskan bahwa penelusuran pertanggungjawaban hukum dapat menjangkau pemilik manfaat korporasi (beneficial owner), termasuk melalui tuntutan ganti kerugian.
Bersama Polri dan Kejaksaan Agung, pemerintah telah menerbitkan 334 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan memproses hukum 241 orang dan 93 korporasi. Penanganan tersebut menyusul temuan kebakaran seluas 33.514,01 hektare di area konsesi 57 badan usaha yang tersebar di delapan provinsi.
Pemerintah juga mencabut Hak Guna Usaha (HGU) 11 perusahaan yang diduga terlibat karhutla di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Sejumlah perusahaan tersebut diketahui memiliki investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
Selain itu, koordinasi verifikasi lapangan diperkuat bersama BNPB dan pemerintah daerah terhadap perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terindikasi mengalami karhutla di Papua Selatan.
Penegakan hukum juga diikuti penertiban perkebunan ilegal di kawasan konservasi. Di Suaka Margasatwa Lamandau, Kemenhut menumbangkan 11.180 pohon sawit ilegal pada lahan seluas 88 hektare.
Sementara itu, pemulihan habitat di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, menunjukkan perkembangan dengan meningkatnya jumlah satwa liar yang terpantau dari 17 jenis pada 2024 menjadi 25 jenis pada 2026. Satwa yang terpantau antara lain gajah Sumatra dan harimau Sumatra.
Melalui berbagai langkah tersebut, Indonesia membawa pengalaman pengendalian karhutla di dalam negeri sebagai bagian dari kerja sama regional dan diplomasi iklim global. Agenda yang diusung mencakup penguatan koordinasi lintas negara, penegakan hukum, perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, serta pengembangan pembiayaan konservasi berkelanjutan.
