Bupati Tanah Datar Eka Putra mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam secara virtual melalui Zoom Meeting. (foto: MC Tanah Datar)
Tanah Datar, InfoPublik – Pembangunan infrastruktur pemulihan pascabencana di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat (Sumbar), terus berjalan. Pembangunan tiga unit sabo dam di Batang Malana dan hunian tetap (huntap) terpadu bagi masyarakat terdampak bencana masing-masing telah mencapai progres 90 persen.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyampaikan perkembangan tersebut seusai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat (Sumbar) secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (26/10/2026).
Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, itu diikuti sejumlah menteri, gubernur, serta bupati dan wali kota dari tiga provinsi terdampak bencana. Eka Putra mengikuti kegiatan tersebut dari ruang kerjanya di Pagaruyung.
Menurut Eka Putra, sejumlah pekerjaan pemulihan di Tanah Datar telah menunjukkan kemajuan. Namun, pembangunan sabo dam di Nagari Singgalang dan Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, masih perlu dilanjutkan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, jajaran kementerian, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan bagi penanganan serta pemulihan pascabencana di Tanah Datar.
“Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Tanah Datar, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran menteri dan semua pihak terkait yang telah banyak membantu kami. Dukungan ini sangat berarti bagi masyarakat dalam mempercepat pemulihan pascabencana,” ujar Eka Putra.
Usai mengikuti rapat koordinasi tersebut, Eka Putra melanjutkan dengan memimpin rapat bersama sekretaris daerah, para asisten, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Rapat tersebut membahas berbagai usulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan percepatan pemulihan pascabencana. (hp-fan)
