Gubernur Sumsel, Herman Deru, rapat terbatas bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di Griya Agung, Kota Palembang, Provinsi Sumsel, pada Senin (26/10/2026).
Palembang, InfoPublik — Jumlah titik panas di Sumatra Selatan (Sumsel) turun dari 403 titik pada akhir September menjadi dua titik pada 25 Oktober 2026.
Di tengah upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerintah pusat menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) tahap kedua sebesar Rp100 miliar untuk 10 kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Penyaluran bantuan disampaikan dalam rapat terbatas bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di Griya Agung, Kota Palembang, Provinsi Sumsel, pada Senin (26/10/2026).
Raja Juli Antoni mengapresiasi kerja keras Pemerintah Provinsi Sumsel dan pemerintah kabupaten/kota dalam mencegah serta menangani karhutla. "Banpres tahap kedua diberikan kepada 10 kabupaten/kota dengan alokasi masing-masing Rp10 miliar," kata Juli.
Daerah penerima meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, OKU, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), OKU Selatan, Musi Rawas, Empat Lawang, dan Lahat, serta Kota Palembang dan Prabumulih.
Bantuan tersebut melengkapi Banpres tahap pertama sebesar Rp100 miliar yang sebelumnya disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel serta Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, dan Ogan Ilir.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru, menegaskan bahwa penanganan karhutla harus lebih mengutamakan pencegahan agar tidak bertumpu pada pemadaman.
Ia menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel telah melakukan pelontaran es kering atau dry ice selama 10 hari. "Untuk memperkuat kesiapsiagaan, pemerintah provinsi juga mengusulkan integrasi data, pengerahan polisi kehutanan, dan pembangunan hidran di lokasi rawan kebakaran," kata Herman.
Herman turut meminta perhatian pemerintah pusat bagi daerah strategis lainnya, yakni Lubuk Linggau, Pagaralam, dan Musi Rawas Utara (Muratara).
Untuk memperkuat koordinasi, Sumsel menyatakan siap menjadi tuan rumah rapat koordinasi enam provinsi rawan karhutla pada 29 Oktober 2026. Pertemuan tersebut diarahkan untuk memperkuat kerja sama penegakan hukum dan pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan.
