Sekda Sumsel, Edward Candra, dalam Rapat Pembahasan Strategi Komunikasi Publik dan Penyebaran Informasi Edukatif Karhutla di Ruang Rapat Sekda, Kota Palembang, Provinsi Sumsel, pada Jumat (23/10/2026).
Palembang, InfoPublik — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan (Sumsel) memperkuat strategi komunikasi publik untuk menangkal penyebaran hoaks dan informasi menyesatkan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas instansi dan rencana pengaktifan Media Center Strategi Komunikasi Penanganan Karhutla sebagai pusat informasi serta klarifikasi cepat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra, mengatakan penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan kesiapan petugas pemadaman di lapangan, tetapi juga penyampaian informasi yang akurat dan terverifikasi kepada masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuat penyebaran berita yang belum terkonfirmasi semakin cepat, termasuk penggunaan foto lama yang disebarluaskan seolah-olah menggambarkan kondisi karhutla terkini.
"Penanganan Karhutla tidak hanya soal memadamkan api di lapangan, tetapi juga memadamkan disinformasi di ruang publik. Di tengah majunya teknologi, penyebaran foto-foto lama atau informasi yang tidak tervalidasi kerap memicu kepanikan warga," tegas Edward dalam Rapat Pembahasan Strategi Komunikasi Publik dan Penyebaran Informasi Edukatif Karhutla di Ruang Rapat Sekda, Kota Palembang, Provinsi Sumsel, pada Jumat (23/10/2026).
Edward menekankan pentingnya penyampaian informasi melalui pendekatan Satu Narasi agar seluruh instansi memiliki kesamaan data dan pesan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah berupaya mencegah munculnya informasi yang saling bertentangan sekaligus mempercepat klarifikasi terhadap kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Untuk mendukung strategi tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumsel, Rika Efianti, akan segera mengaktifkan Media Center Strategi Komunikasi Penanganan Karhutla. Media center tersebut dirancang sebagai pusat penyebaran informasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), penyelenggaraan konferensi pers berkala, serta layanan klarifikasi cepat atau pemeriksaan fakta (fact-checking) terhadap informasi yang beredar di media massa dan media sosial.
Koordinasi melalui Bakohumas diharapkan dapat menyatukan instansi kehumasan dan penyedia data agar informasi penanganan karhutla disampaikan secara konsisten, berdasarkan perkembangan di lapangan, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Melalui Satu Narasi Bakohumas, kita pastikan penegakan hukum disosialisasikan dengan tegas, bantuan tersalurkan secara transparan, serta keresahan dan pertanyaan netizen maupun masyarakat dapat terjawab secara ilmiah dan teruji," ujar Edward.
Selain itu, strategi komunikasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan karhutla. Materi edukasi yang disiapkan mencakup penjelasan mengenai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), termasuk penggunaan es kering (dry ice) dalam konteks teknologi modifikasi cuaca, imbauan larangan membakar lahan, serta panduan mitigasi dampak karhutla terhadap kesehatan.
Penyampaian materi teknis tersebut dinilai perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar masyarakat memperoleh penjelasan yang benar mengenai langkah penanggulangan karhutla. Pemprov Sumsel juga mendorong penguatan kerja sama dengan media massa dan pengelola kanal media sosial untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi resmi.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat penyampaian informasi mengenai kondisi karhutla, kegiatan penanganan di lapangan, langkah pencegahan, serta perkembangan kebijakan pemerintah daerah. Kemudian, penyediaan saluran klarifikasi diharapkan membantu masyarakat membedakan informasi yang telah terverifikasi dengan kabar yang belum memiliki dasar data yang jelas.
Melalui penguatan komunikasi publik dan koordinasi lintas instansi, Pemprov Sumsel menargetkan penyebaran informasi penanganan karhutla yang lebih cepat, akurat, transparan, dan edukatif guna mendukung upaya pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
