Jakarta, InfoPublik — Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) akan memprioritaskan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan pengelolaan ekosistem gambut, pemetaan wilayah rawan kebakaran, serta pemanfaatan sains dan teknologi untuk mendeteksi risiko kekeringan.

Kepala BPGMN, Satyawan Pudyatmoko, mengatakan kebakaran lahan gambut yang berulang, terutama saat musim kemarau ekstrem dan fenomena El Niño, perlu diantisipasi agar tidak berdampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Satyawan seusai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

“Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan,” ujar Satyawan.

Menurutnya, penguatan pengelolaan gambut menjadi salah satu langkah untuk mengurangi kejadian kebakaran berulang, khususnya pada kawasan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi saat kekeringan.

Selain pencegahan karhutla, BPGMN juga akan memberikan perhatian terhadap perlindungan ekosistem mangrove, pengurangan deforestasi, serta pemulihan kawasan gambut dan mangrove yang mengalami kerusakan akibat kebakaran maupun faktor lainnya.

Satyawan menjelaskan, upaya tersebut memerlukan dukungan penelitian dan teknologi, termasuk pemodelan kondisi kekeringan serta pemetaan risiko kebakaran untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

BPGMN juga akan melibatkan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu, antara lain hidrologi, revegetasi gambut, sosial ekonomi, dan pengelolaan mangrove, guna mendukung perencanaan serta pelaksanaan program.

Dalam pengelolaan gambut, Satyawan menyebut terdapat lebih dari 500 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang akan menjadi perhatian dalam proses pemetaan dan penentuan prioritas penanganan.

“Tentu kalau target untuk kapan selesai tentu kita kan dibatasi juga oleh waktu. Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga akan kita petakan nanti,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BPGMN, Sriyanto, menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla.

Menurutnya, BPGMN merupakan salah satu badan yang memiliki peran dalam pengelolaan gambut sehingga pelaksanaan tugasnya membutuhkan kerja sama dengan berbagai instansi terkait.

“Tentunya kolaborasi ya, kita ini kan salah satu badan dari sekian entitas yang memang bertukar untuk menangani karhutla,” tuturnya.

Sriyanto menambahkan, upaya pencegahan kebakaran perlu diawali dengan kemampuan mendeteksi dan mengidentifikasi potensi masalah, kemudian dilanjutkan dengan analisis dan proyeksi risiko sebagai dasar pengambilan tindakan.

Ia mencontohkan pemantauan kondisi air gambut sebagai salah satu indikator penting untuk mengantisipasi meningkatnya kerentanan lahan terhadap kebakaran.

“Jadi harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua permasalahan yang ada, kemudian kita membuat analisa korelasi, dan akhirnya kita membuat proyeksi. Saya sudah melihat beberapa negara, itu sesuatu yang bisa diperkirakan. Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, kalau misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita harus segera berbuat,” ujarnya.

Melalui penguatan pemetaan, pemantauan kondisi gambut, dan kolaborasi lintas lembaga, BPGMN berupaya menekan risiko kebakaran berulang sekaligus mendukung pemulihan dan perlindungan ekosistem gambut serta mangrove.