Kementerian Kehutanan terus memperkuat pengendalian karhutla melalui operasi darat dan udara. (Foto: Humas Kemenhut)
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi darat dan udara, menyusul peningkatan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah prioritas, terutama Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Barat.
Berdasarkan pemantauan Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan hingga Rabu (14/10/2026) pukul 21.00 WIB, terdeteksi 372 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional. Jumlah tersebut meningkat 128 titik atau sekitar 52,5 persen dibandingkan sehari sebelumnya yang mencatat 244 titik.
Di enam provinsi prioritas karhutla, terdeteksi 294 hotspot, naik 146 titik dari 148 titik pada hari sebelumnya.
Kalimantan Tengah mencatat 130 titik, meningkat dari 65 titik. Sumatra Selatan naik dari 59 menjadi 91 titik, sedangkan Kalimantan Barat meningkat dari 15 menjadi 59 titik. Jambi mencatat sembilan titik setelah sebelumnya nihil, sementara Kalimantan Selatan turun dari sembilan menjadi lima titik. Adapun Riau tetap nihil hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot sehingga jumlah titik panas tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas area terbakar. Seluruh indikasi tersebut tetap memerlukan verifikasi di lapangan.
Menhut Perkuat Penanganan Karhutla di Tanjung Puting
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengunjungi Balai Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Rabu (14/10/2026), untuk memastikan penanganan karhutla di kawasan konservasi tersebut terus diperkuat.
Di kantor balai, Menhut menggelar rapat terbatas bersama unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, BNPB, pengelola taman nasional, serta pihak terkait lainnya. Pembahasan difokuskan pada percepatan pengendalian di lokasi prioritas, penguatan personel dan logistik pemadaman, ketersediaan sumber air, serta koordinasi operasi darat dan udara.
Penanganan diarahkan pada empat lokasi prioritas dengan tambahan dukungan sekitar 160 personel darat. Penguatan di lapangan juga dilakukan melalui penambahan sumber air berupa sumur bor serta penyiapan alternatif dukungan operasi udara melalui Kuala Pembuang apabila dibutuhkan sesuai kondisi lapangan.
Pada kawasan gambut, pemadaman tidak boleh berhenti setelah api di permukaan berhasil dikendalikan. Penanganan perlu dilanjutkan melalui pembasahan, pendinginan, penyisiran, dan mopping up untuk memastikan bara di bawah permukaan tidak kembali menyala ketika kondisi kering atau berangin.
Perhatian khusus juga diberikan pada perlindungan zona inti dan habitat satwa liar, terutama orangutan. Patroli dan pemantauan kawasan terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak kebakaran terhadap habitat maupun pergerakan satwa.
Masyarakat yang menemukan satwa terdampak, terluka, terjebak, atau keluar dari habitatnya diminta tidak melakukan evakuasi secara mandiri. Masyarakat dapat menjaga jarak aman, mencatat lokasi dan kondisi satwa jika memungkinkan, lalu melaporkannya kepada petugas Balai TN Tanjung Puting, BKSDA, atau petugas kehutanan agar asesmen dan penyelamatan dilakukan sesuai prosedur.
Kementerian Kehutanan melalui Manggala Agni bersama BNPB, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, dan pihak terkait terus melakukan pemeriksaan lapangan terhadap hotspot, patroli, pemadaman langsung, penyekatan kepala dan sisi api, pembasahan, pendinginan, penyisiran bara, serta mopping up.
Strategi penanganan disesuaikan dengan karakteristik setiap lokasi. Kebakaran di lahan gambut membutuhkan penanganan lebih intensif karena api dapat menjalar di bawah permukaan. Personel tidak hanya memadamkan api yang terlihat, tetapi juga mencari sumber panas dan bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali.
Berdasarkan pemantauan PM2.5, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam kategori baik hingga sedang. Namun, di sejumlah bagian Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Papua, kualitas udara terpantau berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat, bahkan berbahaya secara lokal.
Masyarakat di wilayah terdampak diminta mengikuti informasi kualitas udara dan arahan pemerintah daerah. Jika kualitas udara memburuk, masyarakat dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar. Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan penyakit pernapasan atau penyakit kronis.
Kementerian Kehutanan juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Asap, titik api, maupun aktivitas pembakaran perlu segera dilaporkan agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau informasi karhutla melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan dengan kanal berikut:
