Jakarta, InfoPublik – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengiriman 200 pompa air dan menyiapkan anggaran Rp2 miliar untuk pembangunan 200 titik bor air guna mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam rapat perkembangan penanganan karhutla yang digelar secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026), menyusul laporan kebakaran baru seluas 513,89 hektare di kawasan taman nasional tersebut.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan bahwa pemadaman masih mengandalkan penguatan satuan tugas darat karena operasi udara terkendala terbatasnya jarak pandang akibat asap tebal.

Presiden menegaskan kawasan Tanjung Puting harus memperoleh perhatian khusus mengingat statusnya sebagai kawasan konservasi yang perlu dilindungi.

“Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian karena itu taman nasional,” ujar Prabowo.

Dalam rapat tersebut, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXII/Tambun Bungai Zainul Arifin mengungkapkan bahwa titik-titik kebakaran tersebar di kawasan rawa yang sulit dijangkau kendaraan, sehingga petugas membutuhkan peralatan pemadaman yang lebih mudah dibawa ke lokasi.

Menanggapi laporan kebutuhan sekitar 50 pompa air berukuran kecil, Presiden langsung memutuskan memberikan bantuan empat kali lipat dari jumlah yang diajukan.

“Berapa kau butuh pompa air? 50? Saya kirim 200,” ujar Presiden.

Selain pompa air, petugas di lapangan membutuhkan tim pengeboran untuk menyediakan sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Menurut laporan Pangdam, karakteristik kawasan rawa memungkinkan air diperoleh melalui pengeboran pada kedalaman sekitar 10 hingga 15 meter.

Presiden kemudian menyetujui dukungan anggaran Rp2 miliar untuk pembuatan 200 titik bor air.

“Saya kirim Rp2 miliar, 200 titik,” kata Prabowo.

Kepala Negara juga meminta agar masyarakat setempat dilibatkan dalam pengerjaan titik-titik bor tersebut untuk mempercepat penyediaan sumber air bagi operasi pemadaman.

Di samping penanganan darurat, Presiden menyoroti pentingnya penguatan pengawasan kawasan hutan melalui penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas polisi hutan secara bertahap.

Prabowo meminta agar kebutuhan 70 ribu polisi hutan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan hutan nasional.

“Karena itu tolong sampaikan ke MenPANRB, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita,” kata Presiden.

Presiden turut menginstruksikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mendukung peningkatan kemampuan personel polisi hutan melalui pendidikan dan pelatihan.

“Kapolri nanti bisa bantu ya didik polisi hutan,” lanjutnya.

Penguatan personel pengawas hutan tersebut diharapkan dapat mendukung langkah pencegahan kebakaran sekaligus meningkatkan perlindungan kawasan konservasi dari ancaman kerusakan lingkungan.