Gubernur Sumbar mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Provinsi Sumatera Barat 2026 di Kota Pariaman. (foto: MC Sumbar)
Sumbar, InfoPublik - Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) 2026 tidak hanya menguji kesiapan masyarakat dan petugas dalam menghadapi bencana, tetapi juga mengungkap sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat. Salah satunya waktu evakuasi masyarakat dari kawasan pantai yang masih berada di kisaran 30 hingga 40 menit.
Gladi yang menggunakan format Field Training Exercise (FTX) tersebut digelar di Lapangan Parkir Josal Football Academy, Cubadak Aia Utara, Kota Pariaman, Rabu (30/9/2026). Sekitar 1.200 peserta dari berbagai unsur terlibat dalam simulasi dengan skenario gempa bumi berkekuatan 8,8 skala Richter yang berpotensi memicu tsunami.
Peserta terdiri atas pemerintah daerah, TNI-Polri, Basarnas, PMI, instansi teknis, organisasi kemanusiaan, relawan, dunia usaha, akademisi, media, masyarakat, hingga pelajar.
Rangkaian latihan mencakup evakuasi masyarakat, penanganan korban, pencarian dan penyelamatan, pengelolaan posko, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pengungsi, distribusi logistik, pemulihan, hingga keberlanjutan sektor pendidikan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan, berbagai persoalan yang ditemukan selama gladi harus menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti secara konkret. Kesiapsiagaan, menurutnya, tidak boleh berhenti pada pelaksanaan simulasi, tetapi harus menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dan sistem kerja pemerintah daerah.
“Melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana itu wajib hukumnya. Kesiapsiagaan ini krusial agar risiko bencana, potensi korban jiwa, hingga tingkat kerusakan dapat ditekan sekecil mungkin,” tegas gubernur.
Pemerintah kabupaten dan kota diminta mendokumentasikan setiap persoalan yang ditemukan selama gladi, kemudian memastikan adanya tindak lanjut, termasuk dukungan anggaran untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang teridentifikasi.
“Jangan menunggu bencana datang untuk belajar berkoordinasi, jangan menunggu sirine berbunyi untuk mencari jalur evakuasi. Bencana mungkin tidak dapat kita hindari, tetapi risikonya dapat kita kurangi dengan kesiapsiagaan dari sekarang,” jelasnya.
Sestama BNPB RI, Rustian, menyoroti waktu evakuasi yang masih mencapai 30 hingga 40 menit. Menurutnya, kecepatan evakuasi menjadi faktor penting ketika gempa besar berpotensi diikuti tsunami.
Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan tsunami harus mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul sebelum bencana terjadi. Kejelasan jalur juga diperlukan untuk mencegah penumpukan massa pada satu titik yang dapat menghambat proses penyelamatan.
“Kalau gempa dan tsunami yang terjadi, di atas 8 skala Richter itu kecepatannya sama dengan pesawat. Jadi tidak bisa jalan dan lari-lari kecil, harus berlari,” kata Rustian.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan jalur dan tempat evakuasi mudah dikenali serta dipahami masyarakat.
“Pastikan jalur evakuasinya di mana. Dan tempat evakuasinya di mana,” ucapnya.
Selain evakuasi, Rustian menekankan pentingnya pembaruan rencana kontingensi di setiap kabupaten dan kota. Dokumen tersebut harus dipahami seluruh unsur yang terlibat sehingga dapat menjadi pedoman ketika bencana terjadi.
Sumatera Barat terdiri atas 19 kabupaten dan kota. Dalam pemaparannya, Rustian menyebut delapan daerah berada pada indeks risiko bencana tinggi dan 11 daerah berada pada kategori risiko sedang.
“Rencana kontingensi yang ada di setiap kabupaten kota ini betul-betul harus bisa di-update, jangan hanya ada saja,” harap Rustian.
Kesiapan tersebut mencakup pembagian peran, jalur koordinasi, lokasi pengungsian, mekanisme evakuasi, hingga pelayanan bagi korban.
Sistem rujukan kesehatan juga menjadi perhatian dalam gladi. Rustian mengingatkan agar rumah sakit di kawasan rawan tidak otomatis dijadikan tujuan rujukan karena fasilitas kesehatan tersebut juga berpotensi terdampak bencana.
“Jadi jangan terjadi di sini, rujukannya ke rumah sakit yang berada di zona terdampak. Tidak boleh. Silakan cari yang aman,” tegasnya.
Dinas Kesehatan diminta memetakan sejak awal fasilitas kesehatan yang berada di lokasi aman dan memiliki kapasitas untuk menjadi rumah sakit rujukan ketika terjadi bencana besar.
Sementara itu, Wali Kota Pariaman Yota Balad menilai latihan kebencanaan perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat memang tidak dapat mencegah terjadinya bencana, tetapi dapat mempersiapkan diri untuk mengurangi dampaknya.
“Kita tidak bisa mencegah alam berkehendak, tetapi kita bisa menyiapkan diri untuk mengurangi dampaknya,” kata Yota.
Ia mengatakan simulasi juga diperlukan untuk membangun refleks masyarakat agar tidak panik ketika menghadapi kondisi darurat dan mengetahui langkah yang harus dilakukan.
“Gladi simulasi ini adalah kunci keselamatan kita. Melalui latihan ini, kita mengasah naluri, melatih refleks, dan memahami jalur evakuasi secara tepat,” jelasnya.
Yota mengajak masyarakat menjadikan kesiapsiagaan sebagai kebiasaan melalui semangat “Siap untuk Selamat”.
Gladi tersebut sekaligus menjadi momentum mengenang gempa Sumatera Barat 2009 serta satu abad gempa Padang Panjang. Namun, hasil terpenting dari kegiatan ini adalah tindak lanjut terhadap berbagai temuan di lapangan.
Perbaikan waktu evakuasi, penguatan komunikasi lintas daerah, pemahaman jalur evakuasi, pembaruan rencana kontingensi, serta penyiapan sistem rujukan kesehatan menjadi bagian penting yang perlu ditindaklanjuti agar kesiapsiagaan Sumatera Barat semakin kuat menghadapi potensi gempa dan tsunami. (adp/hm/Diskominfotik Sumbar)
