Padang, InfoPublik – Sebanyak 250 kepala keluarga (KK) terdampak banjir di Kota Padang menerima bantuan sembako dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pusat bersama PT Hutama Karya. Bantuan ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga setelah banjir yang melanda pada 10 Oktober 2026.

Bantuan disalurkan pada Kamis (15/10/2026) dengan pusat kegiatan di Balai Kota Padang, Aie Pacah. Penerima bantuan terdiri atas 106 KK di Kampung Apa, Kecamatan Koto Tangah, dan 144 KK di Kampung Tanjung, Kecamatan Kuranji.

Kolaborasi pemerintah pusat, badan usaha milik negara (BUMN), dan Pemerintah Kota Padang tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pemulihan masyarakat setelah bencana. Pemenuhan kebutuhan pokok menjadi salah satu langkah penting agar warga dapat melewati masa pemulihan dengan lebih baik.

Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan Satgas PRR Pusat dan PT Hutama Karya kepada masyarakat terdampak.

“Terima kasih kepada Satgas PRR Pusat dan PT Hutama Karya atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kota Padang. Bantuan ini tentu sangat berarti bagi warga yang terdampak banjir pada 10 Oktober lalu, terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Raju.

Ia mengatakan, Pemko Padang terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan pascabencana. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat terdampak dapat segera pulih dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Pemerintah Kota Padang terus berupaya melakukan penanganan pascabencana dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar masyarakat terdampak dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa,” tegasnya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Hendri Zulviton, juga mengapresiasi dukungan Satgas PRR Pusat dan PT Hutama Karya dalam membantu warga yang terdampak banjir.

Menurutnya, bantuan sembako diharapkan dapat meringankan beban keluarga sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok selama masa pemulihan. Penyaluran bantuan tersebut memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam penanganan dampak bencana. Selain bantuan logistik, koordinasi pemerintah dan pihak terkait tetap diperlukan untuk memastikan kebutuhan warga terdampak teridentifikasi dan proses pemulihan berjalan sesuai kondisi di lapangan.

(Mdn)

~ 📤 by Ju