Kondisi pantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Pos Pantau Pasauran, Selasa (8/9/2026). (Dok: BNPB)
Jakarta, InfoPublik - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Pencegahan memperkuat kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK), termasuk potensi bahaya sekunder berupa tsunami.
Pendampingan dilakukan sejak 6 September 2026 melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, pemantauan kondisi wilayah terdampak, serta assessment kesiapsiagaan di sejumlah kawasan pesisir Banten. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi dampak aktivitas GAK.
"Pada awal penugasan, tim BNPB berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperoleh gambaran kondisi terkini, dampak yang dirasakan masyarakat, serta langkah penanganan dan kesiapsiagaan yang telah dilakukan di masing-masing wilayah," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).
Aktivitas GAK sebelumnya menyebabkan sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah Provinsi Banten dengan intensitas yang dipengaruhi arah dan kondisi angin. Kondisi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama di kawasan pesisir yang memiliki pengalaman terdampak tsunami Selat Sunda pada 2018.
Hingga Selasa (8/9/2026) pukul 18.00 WIB, status Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III (Siaga) berdasarkan informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Aktivitas kegempaan juga masih terpantau dinamis.
Masyarakat diimbau tetap mematuhi rekomendasi keselamatan, termasuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif.
Salah satu fokus penugasan BNPB adalah melakukan assessment kesiapsiagaan di wilayah pesisir yang memiliki risiko terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Assessment dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon, termasuk kawasan yang pernah terdampak tsunami Selat Sunda 2018. Penilaian menggunakan indikator Tsunami Ready yang disesuaikan dengan karakteristik risiko dan kondisi kesiapsiagaan di masing-masing wilayah.
Di Kabupaten Pandeglang, assessment dilakukan di kawasan Tanjung Lesung, Desa Sumberjaya, dan Desa Panimbangjaya.
Di kawasan Tanjung Lesung, Kecamatan Panimbang, tim menemukan rambu evakuasi menuju titik aman di kawasan resor telah tersedia dan simulasi tsunami telah dilakukan secara berkala. Namun, perangkat diseminasi informasi berupa Warning Receiver System (WRS) Gen masih dalam proses perbaikan.
Sementara itu, di Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, rambu evakuasi telah terpasang menuju dua lokasi evakuasi akhir, yaitu Kampung Pasir Malang dan kawasan hunian tetap. Tower sirene peringatan dini tsunami di halaman Kantor Kecamatan Sumur juga dipastikan siap beroperasi.
Desa tersebut telah memiliki SOP peringatan dini tsunami dan dalam satu tahun terakhir telah melaksanakan kegiatan gladi.
Di Desa Panimbangjaya, Kecamatan Panimbang, pemahaman masyarakat terhadap risiko tsunami dinilai cukup baik. SOP peringatan dini tsunami telah tersedia, sedangkan tower sirene di halaman Kantor Kecamatan Panimbang dan peta jalur evakuasi di depan kantor desa terpantau dalam kondisi baik. Sosialisasi kesiapsiagaan juga dilakukan secara berkala.
Di Kabupaten Serang, assessment dilakukan di Desa Salira, Desa Karang Suraga, dan Desa Anyar.
Desa Salira memiliki kesiapsiagaan yang baik dengan tersedianya peta bahaya, rambu, dan jalur evakuasi menuju lima titik aman. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) juga aktif mendukung kesiapsiagaan masyarakat. SOP peringatan dini tsunami telah tersedia dan tower sirene di halaman kantor desa berada dalam kondisi baik.
Di Desa Karang Suraga, tim mencatat peran aktif relawan dalam menyampaikan informasi keselamatan kepada masyarakat dan pengunjung kawasan Pantai Anyer. Peta serta rambu evakuasi menuju enam titik aman telah tersedia, disertai SOP peringatan dini tsunami dan sirene yang berada di halaman kantor desa.
Sementara itu, di Desa Anyar, pemahaman masyarakat terhadap risiko tsunami dinilai cukup. Peta dan rambu evakuasi telah tersedia, dilengkapi SOP peringatan dini tsunami serta tower sirene yang terpasang di SMPN 1 Anyar dan berfungsi dengan baik.
Di Kota Cilegon, assessment dilakukan di Kelurahan Kubangsari. Tim menemukan pemahaman masyarakat terhadap risiko tsunami cukup baik. Fasilitator kelurahan juga masih aktif menyampaikan informasi perkembangan situasi kepada masyarakat melalui grup WhatsApp.
SOP peringatan dini tsunami telah tersedia dan tower sirene di belakang kantor kelurahan dipastikan berfungsi normal.
Perkuat Sistem Peringatan Dini dan Evakuasi
Melalui assessment tersebut, BNPB tidak hanya melihat ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga menilai kesiapan mekanisme peringatan dini, jalur evakuasi, titik aman, SOP, kapasitas masyarakat, serta peran relawan dalam penyebaran informasi kebencanaan.
Hasil assessment menunjukkan bahwa secara umum sejumlah wilayah pesisir yang menjadi lokasi peninjauan telah memiliki komponen dasar kesiapsiagaan. Beberapa wilayah juga aktif melakukan sosialisasi dan gladi sebagai bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat.
Namun demikian, BNPB memastikan seluruh perangkat sistem peringatan dini dapat berfungsi optimal. Salah satunya perangkat WRS Gen di kawasan Tanjung Lesung yang masih dalam proses perbaikan.
BNPB juga mendorong pemerintah daerah memastikan jalur evakuasi, rambu, titik kumpul, serta sarana peringatan dini dipelihara dan diperiksa secara berkala. Kesiapan peralatan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas masyarakat sehingga sistem peringatan dini dapat diikuti dengan respons cepat ketika terjadi kondisi darurat.
Selain assessment kesiapsiagaan, tim BNPB terus berkoordinasi dengan BPBD dan pemangku kepentingan terkait untuk memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan dampaknya terhadap masyarakat.
BNPB juga mendorong penguatan penyebaran informasi resmi kepada masyarakat guna mencegah kepanikan dan menangkal informasi yang tidak benar. Langkah tersebut penting mengingat pengalaman tsunami Selat Sunda 2018 masih menjadi bagian dari ingatan masyarakat di kawasan pesisir Banten.
Sementara itu, berdasarkan pemantauan hingga Selasa (8/9/2026) sore, sebaran abu vulkanik di Banten sudah tidak teramati lagi. Hasil paper test juga menunjukkan tidak terdapat lagi sebaran abu di wilayah Banten.
Meskipun demikian, pemantauan tetap dilakukan mengingat status Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III (Siaga).
BNPB turut memberikan perhatian terhadap kesiapan perlindungan masyarakat, termasuk ketersediaan masker sebagai bagian dari kebutuhan logistik daerah. Cadangan masker di gudang pemerintah daerah perlu dipastikan tersedia sebagai langkah antisipasi apabila kembali terjadi sebaran abu vulkanik.
Secara umum, aktivitas masyarakat di wilayah pesisir Banten telah kembali berjalan normal. Pelayanan publik tetap berlangsung dan masyarakat turut berperan dalam menyebarluaskan informasi yang valid mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Melalui penugasan tersebut, BNPB terus mendorong penguatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dengan memastikan koordinasi antarpemangku kepentingan, kesiapan sarana peringatan dini, jalur evakuasi, serta kapasitas masyarakat berjalan secara terpadu.
BNPB bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur pentaheliks akan terus melakukan pemantauan dan pendampingan sesuai dengan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak panik, serta mengikuti informasi dan rekomendasi resmi dari PVMBG, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah.
