Menyikapi lonjakan kebakaran hutan dan lahan yang membakar 1.053,8 hektare areal di Kecamatan Jabiren Raya, Lemdiklat Polri bersama BPBD Pulang Pisau mengkaji pengetatan sanksi hukum hingga perluasan teknologi sumur bor tenaga surya.
PULANG PISAU, InfoPublik – Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pulang Pisau menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengoptimalkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, Rabu (9/9/2026).
Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pulang Pisau, Osa Maliki, mengungkapkan, eskalasi Karhutla pada musim kemarau 2026 mengalami peningkatan cukup signifikan.
Dari delapan kecamatan yang ada, Kecamatan Jabiren Raya mencatat dampak terparah.
"Hingga 8 September 2026, Kecamatan Jabiren Raya menempati urutan pertama dengan jumlah titik api sebanyak 3.487 titik dan luasan areal terbakar mencapai 1.053,8 hektare," ujar Osa.
Osa menjelaskan, hambatan utama pemadaman di lapangan masih dipengaruhi oleh kendala klasik seperti kondisi geografis, minimnya ketersediaan sumber air, serta keterbatasan peralatan.
Di sisi lain, meskipun edukasi bersama tokoh masyarakat dan pemuka agama terus dilakukan, praktik pembakaran lahan untuk pertanian masih ditemukan karena dinilai masyarakat lebih murah dan cepat.
Sebagai langkah perbaikan, FGD tersebut menghasilkan sejumlah masukan teknis dan strategis, di antaranya pembangunan sekat kanal untuk pembasahan lahan gambut rawan, penambahan titik sumur bor bertenaga surya yang saat ini telah terbangun lima unit di Desa Tumbang Nusa serta penegakan sanksi tegas bagi pelaku pembakaran agar memberikan efek jera.
Perwakilan Lemdiklat Polri, Serdik Sespimen Pandu Arief Setiawan, menyatakan, seluruh masukan dari daerah akan dihimpun oleh Satgas Edukasi dan Pencegahan Karhutla sebagai bahan perumusan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang di tingkat pusat. (Diskominfostandi Pulang Pisau / Dudenk)
