Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) memperluas cakupan Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana Bidang Pekerjaan Umum menjadi berskala nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat respons penanganan infrastruktur terdampak bencana di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan, perluasan cakupan Satgas dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi penanganan bencana yang sebelumnya dilakukan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pola kerja melalui Satgas dinilai mampu mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur di lapangan.
“Awalnya Satgas ini kita bentuk untuk membantu penanganan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Setelah kita evaluasi, pola kerjanya cukup membantu. Sementara bencana tentu tidak hanya terjadi di Sumatra. Karena itu saya putuskan cakupannya kita perluas, sehingga ketika ada kebutuhan di wilayah lain, kita sudah punya tim dan mekanisme yang siap digerakkan,” kata Menteri Dody dalam keterangannya seperti dilansir pada Senin (7/9/2026).
Perluasan Satgas tersebut juga dilakukan seiring dengan terjadinya bencana di sejumlah wilayah, termasuk Nusa Tenggara Timur, serta meningkatnya aktivitas vulkanik di berbagai daerah. Kementerian PU memastikan kesiapsiagaan infrastruktur dan sumber daya tetap diperkuat untuk menghadapi kondisi tersebut.
Menteri Dody menegaskan penanganan bencana membutuhkan respons yang cepat karena kebutuhan masyarakat dapat muncul secara bersamaan, mulai dari akses jalan dan jembatan hingga penyediaan air serta fasilitas umum.
“Dalam kondisi bencana, kita tidak bisa bekerja seperti business as usual. Situasinya berubah cepat, dan kebutuhan di lapangan juga datang bersamaan. Bisa ada jalan yang putus, jembatan rusak, kebutuhan air, sampai fasilitas umum yang harus segera ditangani. Jadi tidak bisa masing-masing unit berjalan sendiri-sendiri. Semua harus bisa langsung terkonsolidasi sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya.
Secara kelembagaan, substansi, struktur, tugas, serta mekanisme kerja Satgas telah disiapkan. Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum yang menjadi landasan formal pembentukan Satgas saat ini sedang melalui proses sirkuler untuk selanjutnya ditetapkan.
Satgas akan diketuai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU Adenan Rasyid dengan melibatkan unit organisasi dan unit teknis terkait sesuai kebutuhan di setiap wilayah terdampak.
Dalam pelaksanaannya, Satgas akan menjadi simpul koordinasi penanganan infrastruktur akibat bencana di lingkungan Kementerian PU. Koordinasi tersebut mencakup kebutuhan di bidang jalan dan jembatan, sumber daya air, air minum dan sanitasi, bangunan, serta fasilitas publik.
Menteri Dody juga meminta agar rantai koordinasi dalam penanganan bencana dibuat sesingkat mungkin sehingga kebutuhan mendesak dapat segera ditindaklanjuti.
“Saya sudah minta supaya koordinasinya dibuat sependek mungkin. Begitu laporan dari lapangan masuk, harus segera jelas apa yang paling mendesak, siapa yang menangani, alat dan dukungannya dari mana, lalu timnya bergerak. Dalam kondisi bencana, waktu sangat berarti bagi masyarakat,” ujarnya.
Kementerian PU secara paralel telah menyiapkan koordinasi dan kesiapan operasional agar kebutuhan penanganan yang bersifat mendesak tetap dapat direspons. Satgas juga akan berfungsi sebagai traffic controller penanganan infrastruktur akibat bencana sehingga seluruh kekuatan Kementerian PU dapat dikerahkan secara terpadu.
“Kalau masyarakat sedang kena musibah, kita tidak bisa terlalu lama berhitung. Kalau akses harus dibuka, kita buka. Kalau ada kebutuhan air, kita siapkan. Kalau ada infrastruktur yang perlu segera ditangani, tim teknis harus masuk. Karena itu Satgas ini kita siapkan supaya seluruh kekuatan PU bisa lebih cepat bergerak dan bekerja bersama,” tegas Menteri Dody.
Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta unsur terkait lainnya sesuai kewenangan masing-masing.
Ke depan, keberadaan Satgas akan terus dievaluasi sebagai dasar pengembangan kelembagaan yang lebih permanen. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pengendalian, dan respons terhadap kerusakan infrastruktur akibat bencana secara lebih cepat dan terintegrasi di seluruh Indonesia.
