Jakarta, InfoPublik — Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau menunjukkan kecenderungan menurun, sementara hasil uji debu vulkanik di empat bandara telah menunjukkan hasil negatif.
Perkembangan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas mengenai penanganan bencana alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Senin (7/9/2026).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengatakan aktivitas erupsi Anak Krakatau pada Senin telah menurun. Berdasarkan pengamatan BNPB, tingkat erupsi kali ini juga lebih rendah dibandingkan erupsi pada 2018.
“Menurut kami BNPB per hari ini, untuk kondisi erupsinya ini sudah menurun. Kami membandingkan kondisi 2026 ini dengan erupsi 2018, di mana di 2018 itu terjadi sama, hampir sama, tetapi tingkat erupsinya lebih tinggi daripada 2026,” ujar Suharyanto.
Meski menunjukkan tren penurunan, sebaran abu vulkanik sempat berdampak terhadap DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatra Selatan serta mengganggu operasional penerbangan.
BNPB mencatat delapan bandara terdampak penutupan akibat sebaran abu vulkanik. Namun, hingga laporan disampaikan, tidak terdapat korban jiwa, kerusakan, maupun daerah yang menetapkan status kedaruratan.
Untuk mempercepat peluruhan abu vulkanik, BNPB bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) guna memicu hujan di wilayah terdampak.
Operasi disiapkan dari sejumlah titik, antara lain Pondok Cabe dan Kertajati, serta Semarang sebagai alternatif apabila kondisi penerbangan di sekitar Selat Sunda belum memungkinkan.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan perkembangan arah angin juga menunjukkan kondisi yang lebih mendukung. Pada berbagai lapisan ketinggian, arah angin telah bergeser ke barat, barat laut, dan barat daya sehingga tidak lagi mengarah ke tenggara seperti sebelumnya.
BMKG juga memprakirakan potensi pembentukan awan serta hujan ringan hingga sedang pada 9–12 September 2026 di wilayah terdampak.
“Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Untuk itu nanti akan kami pertebal dengan OMC bersama dengan BNPB,” ujarnya.
Di sektor penerbangan, hasil paper test pada empat bandara, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Husein Sastranegara, dan Budiarto Curug, telah menunjukkan hasil negatif terhadap debu vulkanik.
“Untuk Soekarno-Hatta ini empat kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAAC yang ada di Darwin agar sigmetnya (significant meteorological information) dapat dipulihkan,” ungkap Teuku Faisal.
BMKG terus berkoordinasi dengan Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Darwin, Australia, yang ditunjuk International Civil Aviation Organization (ICAO), untuk memperbarui informasi meteorologi penerbangan terkait sebaran abu vulkanik.
Selain dampak terhadap penerbangan, potensi tsunami akibat aktivitas Anak Krakatau juga terus dipantau.
BMKG telah memasang 20 perangkat pemantauan tsunami di sekitar Selat Sunda. Hingga kini, tidak ditemukan anomali kenaikan muka air laut yang berkaitan dengan aktivitas erupsi.
Pemantauan diperkuat menggunakan sensor seismograf dan high frequency radar untuk mendeteksi perubahan kondisi laut secara cepat.
Di sektor pelayaran, koordinasi dilakukan bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Notice to mariners telah diterbitkan dengan pembatasan aktivitas kapal dalam radius tiga kilometer dari kawah Gunung Anak Krakatau selama status gunung berada pada Level III atau Siaga.
Pemerintah memastikan pemantauan Anak Krakatau dilakukan secara intensif dengan mengutamakan keselamatan masyarakat serta keamanan penerbangan dan pelayaran.
Operasi modifikasi cuaca, pemantauan kondisi atmosfer dan laut, serta koordinasi lintas lembaga terus dilakukan untuk menekan dampak erupsi dan mempercepat normalisasi aktivitas di wilayah terdampak.