Lava pijar dari Gunung Anak Krakatau terlihat dari Pasauran, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (5/9/2026). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan, pemerintah daerah (Pemda) di kawasan terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau untuk segera meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi ancaman sebaran abu vulkanik.
Langkah itu mencakup imbauan pembagian masker, penyesuaian operasional transportasi, hingga pengaturan kegiatan belajar mengajar agar keselamatan masyarakat tetap terjaga tanpa menimbulkan kepanikan umum.
Hal itu disampaikan Tito, saat memberikan keterangan resmi pada Konferensi Pers Menjaga Keberlangsungan Layanan Pemerintah dan Pendidikan di Wilayah Terdampak Pascaerupsi Gunung Anak Krakatau yang berlangsung secara daring, Minggu (6/9/2026).
Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau tercatat meluas hingga melingkupi wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan.
Mengingat sebaran abu vulkanik berisiko mengganggu kesehatan pernapasan dan mata, Tito meminta Pemda secara aktif mendistribusikan alat pelindung diri kepada warga.
Di sektor transportasi publik bawah kewenangan daerah, Pemda diimbau mengambil kebijakan yang responsif serta berbasis informasi resmi pemerintah untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas darat, laut, sungai, maupun danau.
Sementara pada sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar diimbau untuk difokuskan di dalam ruang kelas atau disesuaikan dengan intensitas sebaran abu di wilayah masing-masing.
“Beberapa daerah memang sudah menyampaikan mengenai tingkat provinsi kepada kabupaten/kota masing-masing untuk meningkatkan kewaspadaan. Meskipun tentu kita hindari kepanikan masyarakat, jangan sampai masyarakat menjadi panik,” ujar Tito.
Tito mengingatkan, agar masyarakat untuk menjaga kesehatan, khususnya sistem pernapasan dan mata, dengan menggunakan masker serta pelindung mata apabila diperlukan. Ia mengimbau Pemda agar membagikan masker kepada masyarakat di daerah terdampak.
Lebih lanjut, untuk layanan transportasi, khususnya transportasi lokal yang menjadi kewenangan Pemda, baik di darat, laut, sungai, maupun danau, penanganannya perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jika terjadi peningkatan risiko, Pemda diminta segera mengambil langkah respons berdasarkan informasi resmi pemerintah.
“Untuk mendukung sistem transportasi, jangan sampai nanti membahayakan masyarakat. Tapi sekali lagi, situasinya masih sangat situasional, masih sangat tergantung dengan situasi masing-masing," katanya.
