Petugas gabungan berhasil menyita satu unit ekskavator serta mengamankan dua pelaku yang tengah membuka lahan secara tak berizin di kawasan Hutan Produksi Konversi. (foto: Humas Kemenhut)
Jakarta, InfoPublik- Tim Gabungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menindak aksi perambahan hutan ilegal di Desa Sungai Awan Kiri, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Di tengah fokus pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), petugas menyita satu unit ekskavator serta mengamankan dua pelaku yang tengah membuka lahan tanpa izin di kawasan Hutan Produksi Konversi.
Penindakan bermula saat tim gabungan memantau dan memadamkan karhutla di Kecamatan Muara Pawan yang terbakar sejak pertengahan Agustus 2026. Di lapangan, tim justru menemukan aktivitas pembukaan lahan menggunakan alat berat berupa ekskavator untuk membuat parit dan badan jalan di dalam kawasan hutan.
"Sangat disayangkan di saat tim sedang berjibaku melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, masih ditemukan pihak-pihak yang merusak kawasan hutan. Kami berkomitmen serius untuk menindak tegas seluruh pelaku kejahatan lingkungan dan kehutanan, baik perorangan, pemodal, maupun korporasi yang terlibat, demi memberikan efek jera dan melindungi kelestarian sumber daya alam," ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, di Jakarta pada Jumat (4/9/2026).
Pemeriksaan awal menunjukkan aktivitas ilegal tersebut telah menghasilkan parit selebar 2,5 meter dan badan jalan selebar enam meter dengan panjang masing-masing sekitar 1.050 meter. Tim mengamankan operator alat berat berinisial W dan warga berinisial WN beserta barang bukti ekskavator.
"Keberhasilan pengamanan di Ketapang ini bermula dari kesiapsiagaan tim gabungan saat memantau karhutla. Koordinasi yang baik antara Gakkum Kehutanan, Dinas LHK Provinsi Kalbar, dan KPH Ketapang Selatan membuat aktivitas ilegal ini langsung terdeteksi. Saat ini penyidik sedang mendalami keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk pemodal atau pemilik lahan yang sedang dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya," ujar Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan Leonardo Gultom.
Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 jo Pasal 20 dan/atau Pasal 21 KUHP. Ancaman pidana yang disangkakan yakni penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp7,5 miliar.
