Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan penyesuaian kegiatan pembelajaran bagi sekolah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Lampung dan Banten. (Foto: Pasha Yudha Ernowo Infopublik/Igid/YouTube Bakom)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan penyesuaian kegiatan pembelajaran bagi sekolah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Lampung dan Banten. Kebijakan tersebut mengutamakan keselamatan dan kesehatan murid serta guru, dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara di masing-masing wilayah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengatakan, berdasarkan pemantauan tim Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Lampung, BPMP Banten, serta Satuan Pendidikan Aman Bencana Kemendikdasmen, sejauh ini tidak ada laporan korban jiwa dari kalangan murid maupun guru akibat erupsi. “Tidak ada korban jiwa dari kalangan murid maupun guru sebagai akibat dari erupsi itu, dan juga tidak ada sekolah yang dilaporkan rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat,” ujar Abdul Mu'ti dalam Konferensi Pers Update Situasi Terkini Pascagempa dan Erupsi Gunung Anak Krakatau secara daring, Minggu (6/9/2026).
Meski belum terdapat laporan kerusakan sekolah maupun korban dari satuan pendidikan, dampak erupsi tetap menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan pembelajaran.
Untuk itu, Kemendikdasmen memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk menyesuaikan metode serta durasi belajar berdasarkan kondisi di lapangan.
Abdul Mu'ti menjelaskan, penyesuaian pembelajaran dilakukan dengan mengacu pada nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di wilayah terdampak. Untuk daerah dengan dampak cukup berat, pembelajaran dapat dialihkan dari sekolah ke rumah, dilakukan secara daring, atau dilaksanakan di lokasi lain yang dinilai aman.
Beberapa wilayah yang dilaporkan mengalami dampak cukup berat berada di Kabupaten Serang, Banten, serta sejumlah wilayah di Lampung, yakni Tanggamus, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan. “Di daerah yang terdampak cukup berat, maka pembelajaran dapat dilaksanakan melalui pembelajaran di rumah, melalui daring, atau dilaksanakan di tempat tertentu yang aman,” katanya.
Sementara itu, sekolah yang tidak terdampak secara langsung tetap dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan langkah perlindungan bagi warga sekolah.
Penyesuaian Jam Belajar dan Wajib Masker
Sekolah antara lain diminta memperhatikan penggunaan masker, menghindari kegiatan di luar kelas, serta memastikan pintu dan jendela dalam kondisi yang sesuai dengan situasi kualitas udara. Durasi dan jam belajar juga dapat disesuaikan dengan kondisi daerah.
Menurut Abdul Mu'ti, penyesuaian tersebut tidak berarti mengabaikan keberlangsungan pembelajaran. Satuan pendidikan tetap perlu memastikan murid memperoleh layanan pendidikan dengan mempertimbangkan keselamatan sebagai prioritas utama.
Selain mengikuti materi pembelajaran sesuai jadwal, sekolah juga dapat memberikan penguatan mengenai pengetahuan kebencanaan. Murid perlu dibekali pemahaman untuk menjaga keselamatan, tetap tenang, menjaga kesehatan, serta mengikuti informasi dan kebijakan dari pihak berwenang.
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 beserta petunjuk teknisnya, serta Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembelajaran dalam situasi darurat.
Kemendikdasmen juga telah menerbitkan panduan implementasi pendidikan kebencanaan sebagai rujukan praktis bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengambil keputusan ketika terjadi bencana, termasuk bencana vulkanik. “Perlindungan keselamatan serta kesehatan bagi warga sekolah kami pastikan menjadi prioritas,” tegas Abdul Mu'ti.
Dengan kebijakan tersebut, keputusan mengenai pola pembelajaran tidak diberlakukan secara seragam untuk seluruh wilayah terdampak.
Pemerintah daerah dan sekolah dapat menyesuaikannya berdasarkan tingkat risiko, kondisi kualitas udara, serta perkembangan situasi di masing-masing daerah.
