Seluruh Desa di Riau Bakal Dilibatkan Perkuat Pencegahan Karhutla
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berencana menggelar rapat koordinasi bersama seluruh desa pada pertengahan September 2026 untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan rakor tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus penguatan langkah pencegahan setelah kondisi karhutla di Riau berhasil dikendalikan.
“Kita merencanakan pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh desa di Riau ini pada pertengahan bulan September mendatang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk merespons kondisi kebakaran hutan dan lahan di Riau saat ini dapat diatasi dengan baik,” ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa penting karena berada paling dekat dengan masyarakat serta memiliki peran dalam sosialisasi dan pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan.
Pemprov Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) sebelumnya telah menandatangani maklumat penanggulangan karhutla.
Komitmen tersebut akan diperluas hingga tingkat desa dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, kepala desa, serta aparat kewilayahan seperti bintara pembina desa (Babinsa) dan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas).
“Pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh jajaran Forkopimda dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) telah menandatangani maklumat terkait penanggulangan karhutla. Dengan begitu dibutuhkan juga kesepakatan bersama kepala desa, pemerintah kabupaten/kota, hingga babinsa/bhabinkamtibmas membuat deklarasi bersama yang ditandatangani,” jelasnya.
Deklarasi tersebut akan memuat komitmen mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar sekaligus penegasan mengenai sanksi bagi pelanggar.
“Isinya adalah komitmen untuk mengimbau serta melarang keras masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Deklarasi ini juga memuat kejelasan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar,” ungkapnya.
SF Hariyanto mengatakan pencegahan perlu dilakukan secara berkelanjutan karena karhutla dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas masyarakat.
“Langkah ini penting karena dampak kerugian akibat karhutla jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jika lahan terbakar aktivitas masyarakat dan sekolah menjadi terganggu, kasus penyakit ISPA meningkat tajam, bahkan hubungan dengan negara tetangga ikut terdampak akibat asap,” terangnya.
Menurutnya, rakor tersebut diharapkan menyatukan langkah pemerintah, aparat, dan pemerintah desa agar pencegahan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran telah terjadi.
“Sehingga, itulah tujuan kami melaksanakan rakor tersebut. Nanti juga direncanakan ada beberapa menteri yang akan menjadi narasumber kegiatan rapat koordinasi ini,” pungkasnya.
