Padang Panjang, InfoPublik - Tim Satuan Tugas Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Barat (Sumbar) mendorong percepatan penyelesaian fasilitas dan infrastruktur pendukung hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kota Padang Panjang.
Langkah percepatan tersebut ditujukan untuk memastikan bangunan huntap yang telah berdiri dilengkapi sarana penunjang yang memadai sehingga layak, aman, dan nyaman untuk ditempati.
“Untuk huntap di Padang Panjang sudah ada, namun ternyata infrastrukturnya masih belum selesai. Karena itu, kami perlu melakukan pengecekan ke lapangan sekaligus pendalaman terhadap kondisi yang ada,” ujar Ketua Tim Supervisi Rehab Rekon Pascabencana Sumbar, Yopie Indra Prasetya Sepang, di Kota Padang Panjang, Sumatra Barat, Senin (31/8/2026).
Yopie Indra menegaskan bahwa timnya juga mengawasi realisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) agar penggunaannya tepat sasaran serta benar-benar dialokasikan untuk pemulihan fisik wilayah terdampak.
“Kami berharap penanganan bencana ini bisa dilaksanakan dengan cepat. Kita ingin memastikan TKD yang diberikan benar-benar direalisasikan sesuai dengan peruntukannya dan mendukung percepatan penanganan pascabencana,” kata Ketua Tim Supervisi Rehab Rekon Pascabencana Sumbar.
Merespons arahan tersebut, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil peninjauan lapangan, khususnya pada pemenuhan sarana air bersih, akses jalan, dan saniter di area hunian baru.
“Yang paling penting adalah masyarakat dapat segera merasakan hasil dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Huntap harus didukung dengan infrastruktur yang baik, sehingga benar-benar menjadi tempat tinggal yang layak, aman dan nyaman bagi masyarakat,” tutur Hendri Arnis.
Melalui pendampingan dari tim satgas gabungan ini, Pemerintah Kota Padang Panjang menargetkan seluruh sarana penunjang huntap selesai tepat waktu agar warga terdampak dapat segera memulihkan kehidupan sosial dan ekonominya.