Cegah Karhutla, Pemprov Riau Minta Perusahaan Tangani Hotspot di Wilayah Konsesi

Pekanbaru, InfoPublik - Perusahaan pemegang konsesi di Riau diminta memastikan setiap titik panas segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang lebih luas.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menilai dunia usaha memiliki peran penting dalam pencegahan dan respons awal karena memahami kondisi lahan, sumber air, akses, personel, serta peralatan yang tersedia di wilayah konsesi masing-masing.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan kolaborasi dengan perusahaan harus diarahkan pada penguatan pencegahan dan respons awal terhadap setiap indikasi kebakaran.

“Arah kolaborasi yang ingin kita bangun sangat sederhana seperti pada wilayah konsesi, perusahaan wajib memastikan langkah pencegahan dan respons awal berjalan optimal. Perusahaan tentu lebih memahami kondisi lahan, akses sumber air, personel, serta peralatan di areanya. Setiap hotspot harus ditangani sebelum menjadi titik api besar,” ujar Hariyanto di Polda Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, kemampuan perusahaan mengenali karakteristik wilayah konsesi perlu menjadi bagian dari sistem penanggulangan Karhutla. Kecepatan merespons indikasi kebakaran menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah api meluas.

Perusahaan yang berada di sekitar wilayah rawan Karhutla juga dinilai memiliki posisi strategis sebagai mitra terdekat Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.

Dukungan tersebut dapat berupa pengerahan personel maupun peralatan untuk membantu mempercepat penanganan ketika ditemukan titik panas atau indikasi kebakaran di sekitar wilayah konsesi.

“Di wilayah sekitar konsesi perusahaan menjadi mitra terdekat yang siap membantu Satgas. Bantuan ini bukan untuk mengambil alih tanggung jawab, melainkan tindakan bersama agar api tidak meluas ke lahan masyarakat maupun kawasan lain,” jelasnya.

Hariyanto menegaskan kolaborasi tidak menghilangkan tanggung jawab masing-masing pihak. Pemerintah tetap menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan, sedangkan perusahaan harus menjaga kesiapsiagaan serta melakukan pencegahan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemprov Riau juga akan memperhatikan tingkat kepatuhan dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi Karhutla. Perusahaan yang aktif melakukan pencegahan dan membantu penanganan di lapangan akan mendapat apresiasi, sedangkan kekurangan yang ditemukan diminta segera diperbaiki.

“Kami akan bersikap adil bagi perusahaan yang patuh, siap, dan aktif membantu penanganan Karhutla tentu patut kita berikan apresiasi. Namun, perusahaan yang masih memiliki kekurangan harus segera melakukan perbaikan,” terangnya.

Di sisi lain, Hariyanto menegaskan penegakan hukum tetap dilakukan terhadap perusahaan maupun pihak lain yang terbukti melakukan pelanggaran terkait Karhutla, terutama apabila ditemukan unsur kesengajaan.

“Sedangkan, terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atau unsur kesengajaan maka penanganan hukum akan dilaksanakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Ia berharap komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, serta masyarakat terus diperkuat untuk mencegah dan menangani Karhutla.

“Mari kita bekerja sama dan saling menguatkan untuk menjaga Riau dari kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat,” pungkasnya.