RUTENG, InfoPublik – Di tengah situasi tanggap darurat pascagempa bumi Flores, hak pendidikan anak-anak tidak boleh terhenti oleh kerusakan infrastruktur.
Pemerintah Kabupaten Manggarai gulirkan skema pembelajaran fleksibel dan distribusi tenda darurat, Kamis (27/8/2026).
Pemkab Manggarai melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) memastikan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) bagi peserta didik di wilayah terdampak gempa bumi tetap berjalan optimal dengan menerapkan berbagai metode penyesuaian pembelajaran.
Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai Wensislaus Sedan menjelaskan, langkah taktis ini diambil menindaklanjuti arahan langsung dari Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit di Posko Tanggap Darurat Bencana, Rabu malam (26/8/2026).
"Sesuai arahan Gubernur NTT dan Bupati Manggarai, pembelajaran untuk anak-anak tidak boleh hilang dan harus tetap dilaksanakan meskipun daerah tersebut tengah menghadapi masa tanggap darurat pascagempa bumi," ujar Wensislaus di Ruteng, Kamis (27/8/2026).
Sebagai langkah mitigasi ruang belajar, Dinas PPO telah menerbitkan surat edaran agar sekolah terdampak menerapkan sistem Belajar dari Rumah (BDR).
Proses ini dikoordinasikan oleh kepala sekolah melalui penugasan terstruktur yang didistribusikan lewat grup komunikasi digital seperti WhatsApp dan Telegram.
Selain itu, sekolah juga mengombinasikannya dengan tatap muka secara terbatas guna memulihkan kondisi psikologis anak yang terguncang pascabencana.
Pola pertemuan diatur secara bergilir (sistem 1x1, 2x1, atau 3x1 hari dalam seminggu) menyesuaikan ketersediaan ruang darurat.
Pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penyediaan tenda darurat, baik menggunakan material lokal seperti bambu dan terpal yang didanai dana operasional sekolah maupun bantuan dari pusat.
Hingga kini, Kemendikbudristek telah menyalurkan 25 unit tenda darurat, dengan rincian 20 unit untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan 5 unit untuk Sekolah Menengah Luar Biasa.
Wilayah Reok dan Cibal Barat menjadi fokus utama penyaluran mengingat tingkat kerusakan yang paling signifikan. (MC Kab. Manggarai/Paulus Jeramun)