Mendagri Tito Karnavian (ketiga dari kanan), memberikan tali asih Rp15 juta per jiwa yang wafat akibat gempa bumi kepada perwakilan keluarganya serta Rp200 juta kepada dua desa di Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Rabu (19/8/2026). (Foto: Dok.Kemendagri)
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerjunkan lima tim lapangan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengasistensi dan mengawasi pemanfaatan Bantuan Presiden bagi masyarakat terdampak gempa bumi agar pengelolaannya berjalan transparan, akuntabel, serta langsung dirasakan warga.
Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kemendagri, Bachril Bakri, menegaskan penugasan tim tersebut bertujuan memastikan dana bantuan darurat tidak mengendap di daerah maupun disalahgunakan oleh pihak tertentu. “Ditekankan agar dana tidak dipendam, disalahgunakan, atau dikorupsi sehingga dilakukan pengawasan ketat oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan tim pendamping, dan terpenting harus segera digunakan,” ujar Bachril melalui keterangan resmi, Rabu (26/8/2026).
Kemendagri menyalurkan Bantuan Presiden dengan total alokasi Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan Rp20 miliar untuk masing-masing dari delapan kabupaten terdampak.
Dana tersebut diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, sandang, layanan kesehatan, dukungan psikososial, penyediaan hunian sementara, hingga perbaikan fasilitas publik serta sanitasi.
Untuk mempercepat pencairan, pemerintah daerah diminta segera mencatat dana yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai pendapatan daerah, dan mengalokasikannya melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) atau menggunakan mekanisme pembebanan langsung dalam kondisi darurat.
Lima tim lapangan yang terdiri atas unsur Inspektorat Jenderal dan Ditjen Bina Keuangan Daerah di bawah koordinasi Inspektur Khusus bertugas memfasilitasi administrasi anggaran, mengurai kendala Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), memberikan arahan teknis pengadaan barang/jasa kondisi darurat, serta mempercepat penyesuaian APBD.
Langkah pengawasan dan pengawalan anggaran ini dilaksanakan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.14.1/6014/SJ tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota di Wilayah NTT untuk Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam.
Kegiatan penerjunan tim asistensi lapangan itu melanjutkan aksi tanggap darurat yang telah diawali oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri, dalam memulihkan serta menerbitkan kembali dokumen administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana.
