Jakarta, InfoPublik – Presiden Prabowo Subianto langsung menindaklanjuti kebutuhan tambahan sarana penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) setelah pemerintah daerah menyampaikan masih memerlukan 2–3 helikopter pembom air dan sekitar 100–200 pompa air.
Kebutuhan tersebut disampaikan dalam rapat penanganan karhutla yang dipimpin Prabowo di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah, kawasan Bandara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng Sabtu (22/8/2026).
Prabowo tiba di Kalimantan Tengah setelah sebelumnya meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Mengawali rapat, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan sejumlah unsur pemerintah pusat dan daerah telah hadir untuk menyampaikan perkembangan penanganan karhutla secara langsung kepada Presiden.
“Setelah tadi dari posko di Kalimantan Barat, di sini di Posko Aju, Kalimantan Tengah, Palangka Raya, telah hadir beberapa menteri, Kepala Staf Angkatan Darat, Wakapolri, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Kalimantan Tengah. Selanjutnya, Kepala BPBD Kalimantan Tengah akan menjelaskan kepada Bapak Presiden terkait perkembangan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Teddy.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, melaporkan bahwa sepanjang 1 Januari hingga 22 Agustus 2026 tercatat 19.992 titik panas di wilayah tersebut.
Pada periode yang sama, sebanyak 1.639 kejadian karhutla dilaporkan dengan luas lahan yang telah ditangani mencapai 4.499,21 hektare.
“Data ini berdasarkan laporan harian dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang setiap hari kami himpun di Pusdalops Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Ahmad Toyib.
Sementara berdasarkan analisis satelit Kementerian Kehutanan, luas area karhutla di Kalimantan Tengah tercatat mencapai 7.634,46 hektare dan menempatkan provinsi tersebut pada urutan kesembilan secara nasional.
Perbedaan angka tersebut berasal dari sumber data yang berbeda. Angka 4.499,21 hektare merupakan luas lahan yang telah ditangani berdasarkan laporan daerah, sedangkan 7.634,46 hektare merupakan hasil analisis satelit Kementerian Kehutanan.
Sebanyak 13 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah juga telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla.
Untuk memperkuat pengendalian kebakaran, Satgas Karhutla Kalimantan Tengah telah melibatkan sekitar 10.700 personel dari berbagai unsur, antara lain BPBD, Dinas Kehutanan, pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta unsur masyarakat lainnya.
Ahmad Toyib menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui supervisi sejumlah kementerian dan lembaga serta bantuan sarana dan prasarana penanganan karhutla.
“Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang melalui kementerian teknis juga telah memberikan supervisi penanggulangan karhutla kepada Provinsi Kalimantan Tengah, yakni dengan kunjungan Kepala BNPB, Bapak Menko Polkam, Bapak Menhut, dan Bapak Wamenko bidang Pangan yang sudah memberikan supervisi dan arahan kepada kami dalam pelaksanaan penanggulangan karhutla sampai dengan hari ini,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Prabowo secara langsung menanyakan kebutuhan tambahan untuk memperkuat operasi pemadaman. Ahmad Toyib menyampaikan empat unit telah beroperasi, tetapi Kalimantan Tengah masih membutuhkan tambahan armada.
“Mohon izin penambahan kalau bisa 2 sampai 3 unit lagi Bapak Presiden,” ujar Ahmad Toyib.
Prabowo kemudian menanyakan kebutuhan pompa air untuk memperkuat operasi darat. Ahmad Toyib menyebut masih dibutuhkan sekitar 100–200 unit pompa tambahan.
Mendengar kebutuhan tersebut, Presiden langsung melakukan komunikasi melalui sambungan telepon di tengah rapat sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti kebutuhan penanganan di lapangan.
Selain menerima laporan Kalimantan Tengah, Prabowo juga terhubung melalui konferensi video dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Melalui sambungan tersebut, Presiden menerima laporan dari Gubernur Kalimantan Selatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mengenai perkembangan situasi dan langkah penanganan karhutla di wilayah tersebut.
Rangkaian rapat di Kalimantan Tengah menjadi bagian dari pemantauan langsung Presiden terhadap penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan agar pengerahan personel, peralatan, dan operasi pemadaman dapat dilakukan secara terpadu sesuai kebutuhan di lapangan.
(BPMI Setpres)