Visual pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan helikopter water bombing, Jumat (21/8/2026). (Dok. BNPB).
Jakarta, InfoPublik - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi udara dan darat di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Penanganan dilakukan secara terpadu dengan mengerahkan satuan tugas darat dan udara di bawah pos komando (posko), serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Operasi udara meliputi operasi modifikasi cuaca (OMC), pemadaman menggunakan water bombing, dan patroli udara.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, sebagai bagian dari operasi udara, BNPB menggelar satuan tugas udara di enam provinsi prioritas tersebut. Unsur yang dikerahkan meliputi helikopter patroli, pesawat untuk OMC, dan helikopter water bombing. "Secara keseluruhan terdapat 39 unit unsur udara yang tergelar untuk mendukung pemantauan dan penanganan karhutla," kata Berton dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).
Di Riau, satgas udara terdiri atas satu unit helikopter patroli, satu unit armada OMC, dan lima unit water bombing. Di Jambi, dikerahkan satu unit helikopter patroli, satu unit OMC, dan dua unit water bombing.
Sementara itu, di Sumatra Selatan BNPB mengerahkan satu unit helikopter patroli, satu unit OMC, dan tujuh unit water bombing. Di Kalimantan Selatan, dikerahkan satu unit helikopter patroli, satu unit OMC, dan tiga unit water bombing.
Selanjutnya, di Kalimantan Tengah terdapat satu unit helikopter patroli, satu unit OMC, dan empat unit water bombing. Adapun di Kalimantan Barat, satgas udara diperkuat dua unit helikopter patroli, satu unit OMC, dan lima unit water bombing.
Pengerahan tersebut dilakukan untuk memperkuat pemantauan dari udara, mendukung deteksi titik api, membantu pemadaman, serta mendukung operasi penanganan karhutla di wilayah yang membutuhkan intervensi udara.
Patroli udara dilakukan untuk memantau perkembangan kondisi lapangan, sedangkan water bombing digunakan membantu pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau atau membutuhkan dukungan udara.
Sementara itu, OMC dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi pertumbuhan awan dan kebutuhan penanganan di wilayah prioritas.
Di Kalimantan Selatan, salah satu unsur yang digunakan untuk mendukung patroli udara adalah pesawat Cessna Caravan 208 dengan registrasi PK-SNK. Sementara itu, operasi water bombing didukung helikopter Sikorsky Black Hawk dengan registrasi N711BF.
Seiring dengan penguatan operasi penanganan, pemantauan perkembangan titik panas terus dilakukan sebagai bagian dari sistem pemantauan karhutla.
Berdasarkan data SiPongi, pemantauan satelit NASA-NOAA 20 pada 21 Agustus 2026 pukul 14.14 WIB mencatat 1.842 titik panas di lima provinsi di Kalimantan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.832 titik terpantau dengan tingkat kepercayaan sedang (medium confidence) dan 10 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence).
Data titik panas menjadi salah satu rujukan dalam memantau perkembangan potensi karhutla dan menentukan kebutuhan penanganan di lapangan. SiPongi merupakan sistem yang menyajikan informasi hotspot terkini serta informasi terkait kebakaran hutan dan lahan.
Kalimantan Tengah mencatat jumlah titik panas terbanyak, yakni 976 titik, terdiri atas 968 titik dengan tingkat kepercayaan sedang dan delapan titik dengan tingkat kepercayaan tinggi. Selanjutnya, Kalimantan Barat mencatat 489 titik, terdiri atas 487 titik dengan tingkat kepercayaan sedang dan dua titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Sementara itu, Kalimantan Timur tercatat memiliki 237 titik panas, Kalimantan Selatan 125 titik, dan Kalimantan Utara 15 titik. Seluruh titik panas di tiga provinsi tersebut terpantau dengan tingkat kepercayaan sedang.
Penguatan Operasi Darat
Penanganan dari udara berjalan beriringan dengan penguatan operasi darat. BNPB mendorong pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan serta menetapkan status siaga atau tanggap darurat sesuai dengan perkembangan ancaman karhutla di wilayah masing-masing.
Penguatan operasi darat dilakukan melalui pengaktifan posko dan satuan tugas penanganan karhutla. Posko menjadi pusat koordinasi untuk memantau perkembangan situasi, mengerahkan personel, mengelola sumber daya, serta menentukan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan.
BNPB juga memberikan dukungan sumber daya dan peralatan kepada daerah sesuai kebutuhan. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam melakukan pemadaman, menangani titik api, memantau wilayah rawan, serta mencegah meluasnya kebakaran.
Operasi darat menjadi bagian penting untuk memastikan api benar-benar tertangani, terutama di wilayah dengan karakteristik lahan yang membutuhkan penanganan berulang. Dukungan water bombing dari udara dilakukan untuk membantu proses pemadaman, kemudian penanganan di darat dilakukan untuk memastikan bara dan titik api dapat dikendalikan.
Selain pemadaman, BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait memperkuat langkah pencegahan. Masyarakat didorong terlibat dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di wilayah masing-masing.
Salah satu langkah utama pencegahan adalah mendorong masyarakat tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat terus dilakukan agar potensi munculnya titik api dapat ditekan sejak awal.
BNPB bersama pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, serta unsur terkait terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dalam penanganan karhutla. Operasi udara dan darat dilakukan secara terpadu, mulai dari pemantauan, pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, hingga penanganan pascakebakaran.
Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan selama periode rawan karhutla dan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kejadian kebakaran kepada petugas maupun pemerintah daerah.
Respons cepat dari seluruh unsur menjadi kunci untuk mencegah api meluas dan mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, serta aktivitas ekonomi.
