Sejumlah bantuan logistik untuk korban terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan dikirimkan BNPB melalui Baseops TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada Sabtu (15/8/2026). (Dok. BNPB)
Jakarta, InfoPublik — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kesiapan pemerintah untuk mendukung kebutuhan pembiayaan penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dukungan pembiayaan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana dan tahapan pemulihan yang dilakukan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Menkeu Purbaya melalui sambungan telepon dalam Rapat Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR RI yang dipimpin jajaran pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, membahas penanganan bencana gempa di NTT.
“Buat anggota DPR semuanya yang ada di sana, sama semua yang rapat pada malam hari ini, ini Menteri Keuangan siap membantu kebutuhan pembiayaan di sana (NTT),” ujar Menkeu Purbaya, Minggu (16/8/2026) malam.
Menkeu menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembiayaan untuk penanganan bencana melalui anggaran yang tersedia pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana tersebut menjadi sumber pembiayaan awal dalam merespons kebutuhan penanganan bencana.
“Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup. Biasanya kalau kurang kita isi langsung itu dana PNBP,” jelasnya.
Menurut Menkeu, penanganan bencana dilakukan secara bertahap, dimulai dari respons kedaruratan menggunakan anggaran yang telah disiapkan. Apabila kebutuhan pembiayaan meningkat, pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan.
“Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus, Pak,” kata Menkeu.
Menkeu menambahkan, pemerintah juga memiliki dana yang bersifat on call untuk mendukung penanganan bencana. Ketersediaan dana tersebut memungkinkan pemerintah memberikan respons pembiayaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by,” tegasnya.
Selanjutnya, Menkeu menyampaikan bahwa dukungan pembiayaan akan diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan penanganan bencana serta mekanisme koordinasi antarinstansi. Khusus untuk pembangunan kembali fasilitas umum (fasum) yang tidak dapat dibiayai melalui BNPB, pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.
“Tinggal nanti kita akan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau tadi yang fasum nggak bisa melalui BNPB tetap harus koordinasi dengan KL-nya,” ujar Menkeu.
Kementerian Keuangan, lanjut Menkeu, siap memastikan aspek pembiayaan dapat mendukung langkah pemerintah dalam penanganan dan pemulihan pascabencana di NTT. Dukungan tersebut akan dilakukan sesuai kebutuhan serta mekanisme penganggaran yang berlaku.
Dengan dukungan pembiayaan yang telah disiapkan, pemerintah memastikan penanganan bencana dan proses pemulihan masyarakat terdampak dapat terus berjalan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, kementerian/lembaga, serta pihak terkait lainnya.
