Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, dalam webinar 20 Years Commemoration of the 2006 Pangandaran Tsunami, bersama BMKG, UNESCO, dan BNPB, Kamis (16/7/2026). (BMKG)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran, Jawa Barat menjadikan tragedi tsunami 17 Juli 2006 sebagai titik balik dalam membangun kawasan pesisir yang lebih aman dan tangguh. Berbekal pelajaran dari bencana yang menewaskan lebih dari 600 orang itu, aspek mitigasi bencana kini diintegrasikan ke dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, dalam webinar 20 Years Commemoration of the 2006 Pangandaran Tsunami yang diselenggarakan bersama BMKG, UNESCO, dan BNPB, Kamis (16/7/2026).
Citra mengatakan, tsunami yang dipicu gempa bermagnitudo 7,7 dua dekade lalu menjadi pelajaran berharga karena saat itu masih banyak masyarakat yang belum memahami karakteristik ancaman di wilayah pesisir. Pengalaman tersebut mendorong pemerintah daerah menjadikan mitigasi sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan.
"Catatan sejarah ini memberikan kita pelajaran sangat mahal. Kesiapsiagaan tidak boleh hanya bertumpu pada besar kecilnya guncangan, melainkan pada pemahaman utuh terhadap karakteristik ancaman pesisir," ujarnya.
Menurutnya, selama dua dekade terakhir Pemkab Pangandaran terus memperkuat strategi pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana melalui tiga langkah utama.
Pertama, memperkuat penataan ruang berbasis risiko serta pembangunan infrastruktur pelindung pesisir. Pemkab memperketat regulasi zonasi kawasan permukiman di sepanjang pantai agar pembangunan tidak meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat. Di saat yang sama, berbagai infrastruktur pelindung terus dibangun untuk mengurangi dampak apabila tsunami kembali terjadi.
Kedua, memperkuat jalur dan fasilitas evakuasi mandiri. Pemerintah daerah menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas dengan memasang ratusan rambu jalur evakuasi di kawasan pantai serta menetapkan titik-titik evakuasi sementara yang mudah dijangkau.
"Upaya ini dirancang agar masyarakat dan wisatawan dapat bergerak lebih cepat tanpa kebingungan saat peringatan dini dikeluarkan," jelasnya.
Ketiga, mempercepat penguatan kapasitas masyarakat melalui berbagai program ketangguhan berbasis komunitas. Pemkab Pangandaran juga memperluas pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), Kampung Siaga Bencana (KSB), serta Program Tsunami Ready Community yang difasilitasi BMKG.
"Kami ingin memastikan setiap warga, mulai dari anak sekolah hingga orang tua, tahu persis ke mana mereka harus melangkah ketika tanda bahaya itu muncul," tegas Citra.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, BMKG, pemerintah pusat, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun budaya kesiapsiagaan yang berkelanjutan. Melalui sinergi tersebut, Pangandaran optimistis mampu mengubah duka akibat tsunami menjadi kekuatan untuk membangun kawasan pesisir yang lebih tangguh, aman, dan siap menghadapi ancaman bencana di masa depan.
