Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari (Foto: Hanif Almahendra/Igid/Infopublik/Youtube BNPB)
Banda Aceh, InfoPublik — Penanganan banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memasuki fase awal pemulihan. Hingga 30 Desember 2025, 21 kabupaten/kota telah beralih dari status tanggap darurat ke transisi darurat, ditandai dengan fokus pada pemulihan akses, penyiapan hunian, dan normalisasi infrastruktur dasar.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa proses pencarian dan pertolongan kini difokuskan pada titik-titik di luar permukiman dan pusat aktivitas ekonomi.
“Dalam sepekan terakhir, operasi SAR diarahkan ke lokasi-lokasi terbuka karena kecil kemungkinan korban masih berada di kawasan permukiman, tanpa mengurangi intensitas pencarian,” ujar Abdul Muhari dalam Konferensi Pers Update Penanganan Bencana, Selasa (30/12/2025).
BNPB mencatat 163 korban masih dinyatakan hilang, sementara 395.795 jiwa masih mengungsi, meski trennya terus menurun. Dari total wilayah terdampak, enam kabupaten/kota di Aceh, tujuh di Sumatra Utara, dan delapan di Sumatra Barat telah resmi memasuki fase transisi darurat. Tiga kabupaten/kota lainnya masih dalam proses penerbitan surat keputusan.
Fase transisi ini menandai pergeseran dari penanganan darurat menuju penyiapan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta penyaluran dana tunggu hunian (DTH) bagi warga yang memilih tinggal di luar huntara.
Pemulihan infrastruktur transportasi menunjukkan kemajuan signifikan. Jalur lintas timur dan lintas barat Sumatra telah berfungsi penuh, termasuk akses Banda Aceh–Medan dan Banda Aceh–Nagan Raya. Jalur lintas tengah sebagian besar telah terbuka, kecuali ruas Takengon–Gayo Lues yang masih dalam pengerjaan akibat longsoran berat, dengan target penyelesaian 20 Januari 2026.
Secara nasional, Kementerian PU melaporkan: 34 dari 38 ruas jalan terdampak telah terselesaikan (89,4 persen), 335 dari 360 titik longsoran tertangani (93 persen), Longsoran tebing mencapai 96 persen, dan Badan jalan kritis tertangani 85 persen.
BNPB bersama Kementerian PU, TNI, dan Polri mempercepat normalisasi sungai dan saluran drainase primer untuk mencegah banjir susulan. Upaya ini diperkuat dengan operasi modifikasi cuaca (OMC) menggunakan sembilan pesawat—empat di Aceh, dua di Sumatra Utara, dan tiga di Sumatra Barat—menjadi operasi OMC terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia.
“Curah hujan sedang saja kini bisa memicu banjir karena daya tampung sungai menurun drastis akibat sedimentasi dan perubahan alur,” jelas Abdul Muhari.
Untuk warga dengan rumah rusak berat atau hanyut, pemerintah menyiapkan dua skema, yakni huntara atau DTH sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan. Sementara itu, rumah rusak sedang dan ringan mendapatkan insentif perbaikan Rp30 juta dan Rp15 juta.
Pendataan dilakukan by name by address dan divalidasi melalui data kependudukan Dukcapil. Hingga kini, bank-bank Himbara telah membuka 3.736 rekening penerima DTH, dan penyaluran tahap awal telah dimulai, khususnya di Sumatra Barat.
