Pemerintah Terus Pulihkan Akses Tranportasi untuk Ditribusi Logistik di Aceh

Banda Aceh, InfoPublik - Pemerintah menyampaikan pembaruan penanganan bencana yang difokuskan pada distribusi logistik serta perbaikan akses transportasi, khususnya jalan nasional dan jembatan. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan yang hingga saat ini masih didominasi jalur udara.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Kapusdatin BNPB) Abdul Muhari mengatakan langkah-langkah yang diambil antara lain perbaikan jalan yang rusak, pemasangan jembatan darurat di titik-titik putus. Pemerintah terus berupaya mempercepat perbaikan akses transportasi untuk sejumlah wilayah di Aceh guna memastikan kelancaran aliran bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Kolaborasi aparat keamanan, dinas terkait, dan organisasi kemanusiaan mempercepat perbaikan infrastruktur kritis agar distribusi bantuan—makanan, obat-obatan, tenda, dan bahan bakar—dapat menjangkau wilayah terdampak lebih cepat dan aman.

"Kami menyampaikan update penanganan khususnya logistik dan perbaikan akses transportasi khususnya jalan nasional dan jembatan yang akan sangat berperan krusial dalam meningkatkan efektivitas distribusi logistik yang saat ini masih dominan jalur udara. Kita harapkan awal minggu depan kita sudah akan bisa mengoptimalkan jalur darat yang secara otomatis akan meningkatkan tonase-tonase bantuan persorti pengiriman," kata Abdul Muhari saat konferensi pers Update Penanganan Bencana Hidrometeorologi Aceh, di Banda Aceh, Sabtu (13/12/2025).

Ia menjelaskan, akses jalan Pidie Jaya ke Bireuen (Jalan Nasional) saat ini sudah tersambung dengan dibukanya Jembatan Krueng Meureudu per tanggal 12 Desember 2025. Status jembatan tersebut masih dalam perbaikan namun sudah fungsional

Kemudian, akses Pidie menuju Aceh Tengah via Geumpang–Pameu–Sp. Uning (Jalan Nasional): Masih terputus; Gumpang-Pamue sudah bisa ditembus kendaraan R4 sampai Kec. Rusip Antara, namun belum bisa menembus hingga Takengon. Sebanyak tiga jembatan putus dan pembersihan besar masih dilakukan antara Kabupaten Pidie menuju Aceh Tengah.

Akses Aceh Tengah ke Nagan Raya via Lhok Seumot–Jeuram (Jalan Nasional): Akses Jalan Dari Bts. Aceh Tengah/Nagan Raya - Lhok Seumot-Jeuram sudah bisa dilalui dengan kendaraan roda dua (Termasuk Akses dari Oprit Jbt. Kr. Beutong ke Lhok Seumot-Jeuram, proses penimbunan oprit dan badan jalan terus dilaksanakan agar fungsional. Target selesai 17 Desember 2025

Sedangkan akses jalan Gayo Lues ke Aceh Tenggara via Kutacane (Jalan Nasional): Masih terputus; ada 2 unit jembatan putus dan longsor/amblas pada badan jalan. Penimbunan oprit dan pemasangan Bailey masih berjalan untuk membuka konektivitas penuh Gayo Lues ke Aceh Tenggara. Satu titik jalan terputus ruas di STA 14+400 sudah terhubung dan per hari ini sudah dapat dilalui kendaraan R2 dan R4.

Untuk perbaikan jembatan, lanjut Abdul, pemulihan akses jembatan di Provinsi Aceh mengalami kemajuan yang signifikan, seperti Jembatan Teupin Reudeup dan Jembatan Teupin Mane di Kabupaten Bireuen perbaikan sudah mencapai 90 persen. "Sedangkan beberapa perbaikan beberapa jembatan mengalami hambatan karena terkendala cuaca seperti Jembatan Kutabalang di Kabupaten Bireuen. Saat ini proses perbaikannya baru mencapai 40,7 persen. Kemudian jembatan Jeurata di Kabupaten Aceh Tengah proses perbaikan tetap berapada di 1 persen," ungkapnya.

Pembangunan Hunian Sementara

Abdul Muhari menuturkan, pihaknya mulai menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Persiapan huntara dilakukan seiring penanganan darurat yang masih berjalan di tiga provinsi tersebut.

Ia mengatakan, untuk sejumlah wilayah, khususnya di Sumatra Barat, penanganan sudah mulai didorong masuk ke fase pemulihan awal (early recovery). “Hampir sama dengan Sumatra Utara, Sumatera Barat sudah mengusulkan Hunian Sementara (Huntara). Dan per hari ini itu sudah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Huntara di Korong Asam Pulau, Nagari Anduring, Kabupaten Padang Pariaman untuk 34 KK, dan untuk daerah-daerah yang sudah siap dengan lokasi Huntara-nya, salah satunya di Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman, per hari ini sudah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Hunian Sementara,” ujarnya.

Untuk wilayah Aceh dan Sumatra Utara, menurut Abdul, BNPB mendorong pemerintah daerah setempat agar segera melakukan identifikasi lokasi huntara yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak bencana. Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pascabencana sekaligus untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan warga selama masa pemulihan.

Abdul Muhari menegaskan bahwa proses pencarian dan penetapan lokasi huntara tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan harus melalui kajian yang matang. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek hidrologis, seperti pola aliran air, potensi banjir, dan kerawanan longsor, agar hunian sementara yang dibangun tidak kembali terdampak bencana di kemudian hari.

Menurutnya, pemilihan lokasi yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan perlindungan masyarakat sekaligus mencegah risiko berulang selama masa tanggap darurat dan transisi menuju pemulihan. “Tentu saja untuk provinsi lain dan kabupaten/kota lain yang terdampak di tiga provinsi ini, kita mengharapkan paralel kami pemerintah, dan segenap pemerintah provinsi/kabupaten sudah mulai harus melihat dan mencari lokasi-lokasi yang memang cocok dan aman secara pertimbangan hidrologis untuk kita jadikan Huntara yang nantinya akan berkembang menjadi Hunian Tetap,” ujarnya.

Kepala Pusdatin BNPB menjelaskan, penyiapan huntara dilakukan secara paralel dengan lima fokus utama penanganan bencana, yakni pencarian dan pertolongan korban, distribusi logistik, pemulihan akses jalan, akses komunikasi, serta akses energi.