Wamendagri meninjau penanganan banjir dan longsor di Perumahan Griya Permata, Tebing Banda Gadang, Nanggalo, Kota Padang, Selasa (2/12/2025). IGID/Wahyu Sudoyo
Padang, InfoPublik — Pemerintah pusat mendorong percepatan pemulihan pascabencana di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa langkah cepat dan koordinasi lintas daerah sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat dan infrastruktur di wilayah terdampak.
“Dari kondisi di lapangan, memang dibutuhkan langkah cepat untuk memulihkan situasi. Tadi Pak Wali juga sudah menyampaikan perlunya alat berat, unit pemadam kebakaran, serta tenaga bantuan untuk membuka akses dan membersihkan permukiman. Kementerian Dalam Negeri akan mengoordinasikan hal ini dengan pemerintah daerah sekitar seperti Jambi, Palembang, dan Pekanbaru,” ujar Bima dalam kunjungan kerjanya di Perumahan Griya Permata, Tebing Banda Gadang, Nanggalo, Kota Padang, Selasa (2/12/2025).
Bima menjelaskan bahwa koordinasi tersebut bertujuan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu langkah strategis jangka panjang yang diusulkan adalah pembangunan bendungan (dam) untuk melindungi kawasan rawan bencana dan mendukung rencana relokasi warga di daerah berisiko tinggi.
“Dalam jangka panjang, pembangunan bendungan menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat lebih terlindungi. Kami juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah merencanakan relokasi bagi warga di wilayah berisiko,” jelasnya.
Pemulihan di Padang Capai 60 Persen, Dukcapil Jemput Bola Cetak Dokumen Warga
Bima menyebutkan bahwa proses pemulihan di Kota Padang telah mencapai 50–60 persen. Ia berharap kondisi cuaca tetap stabil agar proses pemulihan dapat berjalan optimal.
Menurutnya, pemerintah pusat juga mendorong percepatan pendataan kerusakan untuk memastikan penganggaran bantuan lebih tepat sasaran. “Kami meminta pendataan dilakukan secepatnya agar dapat segera dikoordinasikan dengan kementerian terkait, terutama untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri turut memberikan dukungan administratif dengan menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk segera mencetak ulang dokumen kependudukan bagi warga terdampak bencana.
“KTP dan Kartu Keluarga akan dicetak dan diantarkan langsung ke warga. Kami meminta Dukcapil melakukan jemput bola agar masyarakat segera mendapatkan dokumen administrasi kependudukannya kembali,” kata Bima.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi potensi wabah penyakit pascabencana. Pemerintah memastikan pasokan obat-obatan dan layanan kesehatan tetap tersedia di posko utama dan pos pelayanan masyarakat.
Pemkot Padang Siapkan 80 Unit Rumah untuk Hunian Sementara
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan sekitar 80 unit rumah sebagai hunian sementara bagi warga yang masih tinggal di pengungsian.
“Kami sudah menyiapkan tempat penampungan sementara bagi masyarakat yang tidak bisa terlalu lama di pengungsian, baik karena alasan kesehatan maupun kondisi lingkungan. Saat ini kami memiliki sekitar 80 rumah pasca-COVID yang bisa digunakan sementara,” ujar Fadly.
Fadly menambahkan, pihaknya juga telah mengajukan pembangunan hunian tetap kepada pemerintah pusat. “Kami telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian dan menyampaikan kepada Wamendagri agar proses pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak dapat segera dipercepat,” jelasnya.
Untuk mendukung hal itu, camat dan lurah di Kota Padang telah diperintahkan untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap rumah warga yang rusak berat, rusak sedang, dan tidak layak huni akibat bencana.
“Pendataan ini menjadi bagian dari proses pemulihan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan lapangan,” tambahnya.
