Jakarta, InfoPublik - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan pengendalian pengelolaan keuangan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menjaga kualitas kinerja pelaksanaan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Ditjen Bina Administrasi, Indra Gunawan, melalui keterangan tertulis, dalam Workshop Integrasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Elektronik (SAKTI) dan Koordinasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Tahun 2023 di Hotel The Jayakarta Suites Komodo, Nusa Tenggara Timur Kamis (7/9/2023)
Kegiatan dilakukan secara hybrid, baik offline maupun daring diikuti oleh Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta ASN Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber yang berasal dari Ditjen Perbendaharaan serta KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mendapatkan apresiasi 3 Penghargaan atas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023 dari Kepala Kantor KPPN Jakarta IV yaitu: Peringkat II Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Terbaik Pagu Jumbo, Terbaik Ketiga Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Terbaik Kelima Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pagu Jumbo yang disampaikan pada 30 Agustus 2023.
IKPA pagu jumbo pada Semester I (satu) Tahun 2023 dengan nilai 97,11 dan nilai rata-rata IKPA Eselon I sebesar 93,22.
Adapun 10 (sepuluh) satker dengan nilai tertinggi diantaranya:
1. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai 98,82;
2. BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 96,32;
3. DPMPTSP Provinsi Maluku Utara dengan nilai 95,78;
4. Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai 95,64;
5. Sekretariat Daerah Provinsi Bangka Belitung dengan nilai 95,45;
6. BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai 95,37;
7. Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 95,09;
8. DPMPTSP Provinsi Bengkulu dengan nilai 94,64;
9. Sekretariat Daerah Maluku Utara dengan nilai 94,37; dan
10. DPMPTSP Maluku dengan nilai 94,24.
Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menyerahkan Piagam Penghargaan kepada 10 (Sepuluh) Satker dengan Nilai IKPA terbaik dan secara simbolis menyampaikan Buku Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan Edisi ke-2.
“Saya mengucapkan terima kasih atas komitmen kita bersama dalam melakukan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran, saya berharap kedepan kita bisa konsisten untuk menjaga kualitas IKPA baik dari sisi perencanaan angaran, pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran," tutur Indra.
Lebih lanjut, Indra menegaskan terkait penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi dalam pengesahan dokumen pembayaran dengan memperhatikan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-87/PB/2023 Tanggal 5 Mei 2023, maka sejak paling lambat 1 September 2023, seluruh pejabat perbendaharaan pada satker (termasuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) harus sudah memiliki TTE tersertifikasi, untuk penerbitan SPP dan SPM.
