Investasi di Indonesia Tembus Rp6.350 Triliun selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Jakarta, InfoPublik – Menteri Investasi/BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa realisasi investasi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya pada periode Kabinet Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Rosan dalam sambutannya di acara Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024 di Jakarta, Senin (30/9/2024).

"Pencapaian investasi hingga Juni 2024 mencapai Rp5.931,3 triliun, dan diperkirakan akan menembus Rp6.350 triliun pada akhir September 2024. Rata-rata pertumbuhan investasi mencapai 18 persen per tahun," ujar Rosan dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik.

Selain mencatat pencapaian besar, Rosan menekankan bahwa investasi ini berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. Selama periode tersebut, investasi di Indonesia telah menyerap lebih dari 7,18 juta tenaga kerja, atau sekitar 1,4 juta tenaga kerja per tahun.

Pemerataan Investasi dan Inovasi Pelayanan

Rosan juga menggarisbawahi pentingnya pemerataan investasi. Sejak triwulan ketiga 2020, investasi di luar Pulau Jawa terus meningkat dan kini melampaui investasi di Pulau Jawa. "Ini mencerminkan kebijakan pemerintah yang berhasil mendorong pemerataan investasi di berbagai wilayah Indonesia," tambahnya.

Inovasi pelayanan di berbagai kementerian dan daerah turut berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif serta meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah pusat dan daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan guna menarik lebih banyak investor ke berbagai wilayah di Indonesia.

Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024

Anugerah Layanan Investasi (ALI) merupakan ajang tahunan yang diadakan oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk memberikan penghargaan atas kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha di 18 kementerian/lembaga dan 546 pemerintah daerah, yang terdiri dari 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Beberapa aspek yang dinilai dalam ALI 2024 mencakup penyederhanaan perizinan berusaha, penerapan sistem OSS, peningkatan iklim investasi, kompetensi sumber daya manusia, inovasi perizinan, serta kualitas sarana dan prasarana. Komitmen kepala daerah untuk memastikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel juga menjadi komponen penting dalam penilaian.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung, serta para pejabat daerah yang mewakili daerah masing-masing.