Pemerintah Terus Perjuangkan Kerja Layak Bagi Pekerja

:


Oleh H. A. Azwar, Kamis, 18 Februari 2016 | 03:06 WIB - Redaktur: H. A. Azwar - 597


Jakarta, InfoPublik - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk dapat mewujudkan kerja layak bagi semua sesuai dengan agenda SDGs (Sustainable Development Goal) yang diusung International Labor Organization (ILO).

Indonesia berkomitmen terhadap pelaksanaan SDGs, khususnya Tujuan 8 mengenai kerja layak dan pertumbuhan ekonomi. Prioritas ini juga sejalan dengan tema, agenda dan tujuan pembangunan nasional dalam sektor ketenagakerjaan, kata Hanif saat membuka acara Konferensi “Agenda Indonesia untuk SDGs (Sustainable Development Goal) menuju Kerja Layak untuk Semua” di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (17/2).

Konferensi dihadiri oleh Koordinator Badan-badan PBB untuk Indonesia Douglas Broderick, Gilbert Houngbo (Deputi Jenderal ILO untuk Operasional dan Kemitraan), Tomoko Nishimoto (Direktur Regional ILO untuk Asia dan Pasifik), Felix Anthony (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Internasional untuk Asia Pasifik), Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste.

Konfrensi yang berlangsung dua hari ini juga dihadiri aktor-aktor ketenagakerjaan utama Indonesia mewakili badan-badan pemerintah terkait, organisasi pengusaha serta pekerja untuk mengkaji kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan, menganalisis pembelajaran (lessons learned) dan mengadopsi rekomendasi kebijakan mengenai pekerjaan layak dan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Hanif, konferensi ini memiliki arti penting bagi Indonesia untuk memperoleh berbagai masukan, saran, maupun rekomendasi yang dirumuskan secara bersama oleh para pemangku kepentingan bagi keperluan penyusunan agenda pembangunan ketenagakerjaan  di Indonesia dalam mewujudkan kerja layak.

Selama ini, lanjut Hanif, pelaksanaan konsep kerja layak bagi semua atau decent work for all telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja yang tergabung dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.

Indonesia sebagai salah satu anggota organisasi perburuhan internasional (ILO), mempunyai komitmen untuk mencapai Decent Work for All di seluruh Indonesia, terutama bagi kalangan pekerja, ujarnya.

Adapun konsepsi Decent Work for All bertumpu pada empat pilar yaitu: penghargaan atas hak-hak dasar di tempat kerja, kesempatan kerja, dialog sosial dan perlindungan sosial.

Dalam upaya pencapaian kerja layak, pemerintah juga telah menerapkan strategi pembangunan yang berkelanjutan, termasuk pembangunan di kota dan pedesaan, penanganan pekerja migran, penciptaan green jobs, peningkatan keterampilan dan produktivitas serta jaminan sosial.

Hanif menjelaskan, selama ini Indonesia terlibat cukup aktif dalam semua diskusi kunci di PBB sepanjang tahun 2015. Indonesia selama ini juga sangat terlibat dalam diskusi untuk menyusun tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Hanif menyambut positif ILO telah memilih Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi SDGs ini yang akan fokus membahas agenda SDGs No. 8, yaitu: mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta kerja layak bagi semua.

Saya sangat menunggu hasil rumusan rekomendasi Konferensi SDGs ini, agar dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja dan pekerjaan layak untuk semua, tuturnya.

Konferensi ini juga merupakan kesempatan untuk memiliki Agenda Indonesia bersama yang disusun oleh para aktor ketenagakerjaan di negara ini yang memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan berdasarkan kebutuhan dan pengalaman Indonesia, kata Hanif.

Sementara Deputi Jenderal ILO untuk Operasional dan Kemitraan Gilbert Huangbo mengatakan, tantangan di masa mendatang adalah mempertahankan kinerja ekonomi seraya memastikan proses pembangunan lebih inklusif dan berkelanjutan melalui pertumbuhan yang kaya lapangan kerja.

Sebagai negara berpendapatan menengah dengan peran dan tanggung jawab yang lebih kuat dalam mengadvokasi permasalahan ekonomi dan ketenagakerjaan, saya percaya Indonesia akan memiliki banyak peluang untuk memajukan agenda pekerjaan layak di tahun-tahun mendatang, kata Gilbert.

Konferensi ini akan ditutup dengan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, lapangan kerja produktif dan kerja layak untuk semua. Rekomendasi-rekokmendasi ini bertujuan membantu penyusunan Agenda Indonesia untuk SDGs, khususnya tujuan 8 mengenai kerja layak dan pertumbuhan ekonomi.