Perempuan dan Penyandang Disabilitas Harus Dilibatkan sebagai Aktor untuk Atasi Krisis Air

: Suasana diskusi bertajuk Ensuring Gender Equality and Social Inclusion to Achieve Climate-Resilient WASH for All di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Kamis (23/5/2024).


Oleh Tri Antoro, Jumat, 24 Mei 2024 | 20:44 WIB - Redaktur: Untung S - 111


Badung, infoPublik – Kehidupan masyarakat dengan segala aktivitasnya, baik dalam ranah domestik maupun publik, begitu dekat dan tak pernah lepas dari air. Sebagai bagian dari elemen masyarakat, perempuan dan penyandang disabilitas adalah kelompok yang paling rentan terdampak jika terjadi krisis dan kelangkaan air. 

Isu tersebut menjadi perhatian delegasi dan peserta World Water Forum ke-10 dalam sesi diskusi bertajuk “Ensuring Gender Equality and Social Inclusion to Achieve Climate-Resilient WASH for All” di Nusa Dua, Bali, pada Kamis (23/5/2024). 

Peserta dan delegasi dalam diskusi tersebut sepakat kolaborasi pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), dan pihak swasta saja tidak cukup untuk menanggulangi krisis dan kelangkaan air. Perlu adanya kepastian kesetaraan gender dan inklusivitas dalam setiap proses yang dilakukan terkait hal tersebut. Untuk itu mereka meminta agar perempuan bisa dilibatkan dan diberikan program pelatihan peningkatan kapasitas baik di sektor domestik maupun publik, dan diberikan peran sebagai aktor dalam penanganan krisis air, tidak hanya sebagai objek.

“Saat ini kami melakukan program ini di tingkat desa dan kabupaten, kemudian disampaikan hasilnya di tingkat nasional. Di sana masih banyak perempuan yang sulit mengakses air bersih. Kelompok perempuan dan penyandang disabilitas biasanya hanya dilibatkan pada saat proses sosialisasi. Tapi sekarang mereka turut serta dalam semua proses, mulai dari tahapan perencanaan hingga monitoring,” jelas Novika Noerdiyanti, perwakilan Yayasan Plan International Indonesia. 

Selanjutnya, Novika menjelaskan upaya memetakan potensi dan meningkatkan kapasitas perempuan sebagai kelompok yang rentan terdampak krisis air tersebut diinisiasi agar masyarakat paham apa saja yang harus dilakukan dan dapat saling membantu saat terjadi krisis air. 

Dalam diskusi tersebut, peserta dan delegasi juga memaparkan tentang tantangan yang harus dipikul perempuan dan penyandang disabilitas, terutama jika dikaitkan dengan sulitnya  mengakses air bersih dan sanitasi.

“Perempuan yang bekerja di tataran rumah tangga lebih besar lagi tantangannya. Perubahan iklim dan sulitnya akses air juga berpengaruh pada perekonomian mereka. Karena jarak sumber air jauh, mereka juga perlu waktu lebih lama untuk bisa mendapatkan air. Teman-teman penyandang disabilitas bahkan lebih terdampak dengan kondisi ini,” ungkapnya. 

Dalam diskusi itu terungkap bahwa masyarakat Bangladesh, Bhutan, Ghana, Kamboja, Peru, Papua Nugini maupun Indonesia menghadapi persoalan yang serupa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, para delegasi dan peserta berbagi sejumlah praktik baik yang telah berhasil dilakukan, dalam level advokasi maupun perbaikan infrastruktur.

Sejumlah NGO dalam kesempatan tersebut berbagi pengalaman tentang upaya membantu perempuan dan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan dalam krisis air, di antaranya dengan membangun kesadaran di masyarakat akan hak-hak mereka terhadap air dan sanitasi. 

Sementara itu dalam sesi lain yang bertema “Protecting the Right of Woman, Children, and Marginalized Group”, isu serupa mengenai kaum yang paling rentan terhadap krisis air, yaitu perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, turut dibahas. Pada kesempatan tersebut, para peserta berdiskusi tentang perkembangan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) di negara masing-masing dan kaitannya dengan kelangkaan air.

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Bali Ketut Leni Astiti mengatakan HWDI berupaya mengawal dan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan seperti peraturan daerah untuk mengoptimalkan pelibatan kaum marginal, terutama kaum perempuan dan penyandang disabilitas. Saat ini, lanjutnya, HWDI Bali tengah mendampingi sejumlah pemerintah daerah di Bali untuk memetakan dan mengedukasi agar perempuan dan penyandang disabilitas berani beraksi menjadi aktor, bukan terus sebagai objek.

Leni mengapresiasi gelaran World Water Forum ke-10 yang tidak melupakan keberadaan perempuan dan penyandang disabilitas untuk bisa turut bersuara, berdiskusi, berbagi, dan belajar praktik baik dari negara-negara lain. Ia berharap perempuan dan penyandang disabilitas semakin dilibatkan dalam berbagai ranah kehidupan, khususnya dalam membangun kesadaran pentingnya menjaga air bagi harmonisasi kehidupan.



 

Berita Terkait Lainnya