:
Jakarta, InfoPublik - Denyut nadi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, mulai terasa. Adalah Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang secara resmi menjadi titik awal bergulirnya pembangunan infrastruktur di ibu kota negara itu.
Pada Senin (29/8/2022), Kementerian PUPR resmi menandatangan kontrak pekerjaan pembangunan IKN TA 2022 sebanyak 19 paket.
Puluhan orang pun menjadi saksi. Di antara mereka adalah Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, Deputi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Salamat Simanullang, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, Anggota Dewan Penasihat IKN Andrinof Achir Chaniago, Direktur Monitoring KPK Brigjen Agung Yudha Wibowo, Kepala Biro Kerja Sama K/L Sistem Operasi Polri Brigjen Pol Dedy Setiabudi, JAMINTEL Amir Riyanto, Dirjen Bina Konstruksi Yudha Mediawan serta para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR, dan para Penyedia Jasa.
"Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun. Pada 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,1 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mohammad Zainal Fatah.
Proses penandatanganan secara simbolis 19 paket itu terlaksana, menyusul selesainya proses lelang. Masing-masing paket lelang oleh Ditjen Sumber Daya Air total sebanyak 6 paket dengan nilai kontrak Rp42,8 miliar, Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp4,599 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak Rp567 miliar.
"Dapat saya sampaikan, direncanakan akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali pada 5 September 2022 dengan nilai kontrak sekitar Rp4 triliun," ujar Menteri Basuki.
Dalam pelaksanaan pekerjaan, Menteri Basuki mengingatkan para PPK dan Penyedia Jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif, memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata. Melaksanakan tugas bukan hanya menjamin selesai, tapi betul-betul menjamin infrastruktur berfungsi baik.
“Pastikan jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan estetika, perhatikan aspek kelestarian lingkungan, hindari terjadinya kekumuhan baru di lokasi IKN, tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi, dan hindari perilaku koruptif dalam pelaksanaan pekerjaan,” tegas Menteri Basuki.
Sekjen Zainal Fatah mengatakan Kementerian PUPR akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak hari ini agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada tahun 2024. "Kami akan terus konsultasi terkait pengadaan dengan LKPP, konsultasi terkait prosedur dengan BPKP, serta mengumpulkan semua team leader kontraktor dan konsultan untuk memastikan pekerjaannya berjalan baik," terangnya.
Visi Indonesia 2045
Perpindahan pusat negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur, bermula dari pidato awal jabatan Presiden Joko Widodo pada 2019. Realisasinya ditandai dengan terbentuknya Undang-Undang Ibu Kota Negara dalam UU 3 tahun 2022 tentang IKN.
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan Presiden pada tanggal 15 Februari 2022, diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada hari yang sama di Jakarta. Selanjutnya dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Penjelasan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766.
Keberadaan IKN Nusantara, sebagaimana tertera dalam rancangan Bappenas, memiliki tiga tujuan utama, yakni simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pembangunan IKN, selain menjadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris, juga sekaligus untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045. Dalam setiap prosesnya, pembangunan IKN akan melibatkan masyarakat sekitar Kalimantan Timur.
(*) Ilustrasi, acara penandatanganan 19 paket kontraktual pembangunan IKN Nusantara, di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (29/8/2022) (Dok. Kementerian PUPR)