:
Oleh Irvina Falah, Kamis, 22 September 2016 | 22:43 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 504
Jakarta - Presiden Joko Widodo menyadari bahwa penegakan hukum di Indonesia dinilai masih belum memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Presiden pun bertekad untuk terus menyelesaikan dan mereformasi penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, Presiden Joko Widodo sore ini, Kamis 22 September 2016, mengundang sejumlah pakar dan praktisi hukum ke Istana Merdeka, Jakarta, untuk mendengar secara langsung masukan-masukan demi penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik.
"Saya kira kita merasakan semuanya bahwa akhir-akhir ini banyak kita jumpai hal-hal yang berkaitan dengan korupsi bahkan di tingkat elit pimpinan lembaga yang berkaitan dengan perdagangan pengaruh. Dan sampai saat ini juga penegakan hukum kita lihat masih belum memberikan efek jera terhadap adanya korupsi baik dari sisi hukuman maupun tuntutan," terang Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, di hadapan para pakar dan praktisi hukum, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus masa lalu yang belum terselesaikan seperti misalnya kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap pejuang HAM Munir Said Thalib dan juga kasus kejahatan narkoba.
"Ini juga memerlukan sebuah tindakan dan penegakan hukum yang tegas," tegas Presiden.
Presiden kemudian memohon masukan dari para pakar dan praktisi hukum mengenai penyelesaian kasus-kasus tersebut dan juga penataan kembali aturan-aturan hukum yang dinilai tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, Presiden juga meminta saran mengenai penataan lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia.
"Kami mohon rekomendasi untuk misalnya penataan lembaga kita baik di Polri, kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, mungkin juga di kejaksaan, dan juga di KPK sehingga penyelesaian-penyelesaian di bidang hukum kita ini betul-betul bisa menyeluruh, komprehensif, dan betul-betul bisa menyelesaikan masalah-masalah di negara kita," ucapnya.
Mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden Johan Budi.
