Probolinggo, InfoPublik – Capaian digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Kota Probolinggo baru mencapai 32 persen hingga 15 November 2026, masih jauh dari target 75 persen yang ditetapkan pemerintah daerah tahun ini. Untuk mempercepat pendataan masyarakat, Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) berperan sebagai Agen Perlinsos dengan mendata sedikitnya lima kepala keluarga (KK).
Instruksi tersebut disampaikan Ina dalam Rapat Koordinasi Percepatan Perlinsos di Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, pada Senin (16/11/2026).
Berdasarkan evaluasi pemerintah daerah, capaian digitalisasi Perlinsos di 29 kelurahan meningkat 15 persen selama periode 9–13 November 2026. Dengan capaian tersebut, Kota Probolinggo menempati peringkat ke-10 digitalisasi Perlinsos di Jawa Timur.
Peningkatan itu didukung percepatan pendataan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), ketua RT dan RW, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta jajaran pemerintah kelurahan.
Ina menegaskan bahwa digitalisasi Perlinsos bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sekaligus mempercepat akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial melalui sistem pendataan yang transparan dan akuntabel.
“Setiap Agen wajib memiliki IKD, manfaat Digitalisasi Perlinsos yakni memberikan perlindungan dari risiko sosial dan ekonomi, mempermudah akses layanan, mempermudah pengajuan sanggahan jika data tidak sesuai, meningkatkan ketepatan sasaran, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong inklusivitas dan pemberdayaan hingga mandiri,” ujarnya.
Menurut Ina, partisipasi ASN dalam pendataan Perlinsos masih rendah. Dari lebih dari 4.000 ASN di lingkungan Pemkot Probolinggo, baru 414 orang yang terdaftar sebagai Agen Perlinsos hingga 15 November 2026, dengan jangkauan pendataan sekitar 1.500 KK.
Jumlah tersebut masih tertinggal dibandingkan kelompok masyarakat umum yang melibatkan 1.300 agen dengan jangkauan 4.900 KK. Sementara itu, sebanyak 800 ketua RT dan RW telah mendata 8.500 KK, disusul 116 pendamping PKH dengan 7.100 KK serta 80 PSM dengan 2.000 KK. Pendataan secara mandiri juga tercatat menjangkau 1.500 KK.
Ina meminta seluruh ASN mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai salah satu persyaratan menjadi Agen Perlinsos dan membantu pendataan masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
“Oleh karena itu, dengan surat edaran yang berlaku, maka setiap ASN dapat berperan aktif membantu pendataan minimal 5 KK di lingkungan tempat tinggalnya. Jika seluruh ASN bergerak, potensi jangkauan pendataan sangat besar. Keterlibatan ASN bukan sekadar memenuhi target angka, ini bentuk kepedulian dan tanggung jawab kita sebagai aparatur untuk membantu masyarakat mendapatkan akses layanan perlindungan sosial," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos PPPA Kota Probolinggo, Siti Romlah, menjelaskan bahwa cakupan Perlinsos tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial, tetapi juga berbagai program perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat.
"Misalkan BPJS, jaminan kesehatan, ke depan PIP, KIP, subsidi LPG, subsidi BBM, subsidi listrik, semuanya melalui Perlinsos. Penerima manfaat harus yang terdaftar di Perlinsos," jelasnya.
Siti menambahkan, pendataan dilakukan terhadap seluruh warga dan tidak dibatasi pada kelompok desil 1–4. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan data masyarakat tersedia secara menyeluruh karena ketentuan penerima subsidi dapat berbeda pada setiap program.
Ia juga menjelaskan bahwa warga yang merasa memenuhi syarat sebagai penerima manfaat, tetapi belum memperoleh bantuan, dapat mengajukan sanggahan melalui mekanisme Perlinsos. Proses tersebut dapat dibantu ASN, pengurus RT dan RW, serta pemerintah kelurahan dengan mengacu pada dasbor Perlinsos Kementerian Sosial.
"Satu ASN minimal mendaftarkan 5 KK, maksimal tak terhingga sesuai kepedulian kita agar semua warga mempunyai hak mendapatkan layanan yang sesuai. Sosialisasi terus kita lakukan, salah satunya dalam acara ‘Bincang Solusi’ bersama Diskominfo Kota Probolinggo," pungkasnya.
(Crl/fa)