Jakarta, InfoPublik - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan, rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak menggunakan kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI), melainkan lahan milik UI di sisi Jakarta yang berbatasan langsung dengan area hutan kota tersebut.
"Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada," ujar Mensos dalam keterangan resmi Rabu (18/11/2026).
Mensos mengatakan, rencana itu bermula dari permintaan Kementerian Sosial kepada pihak kampus untuk menjajaki potensi pemanfaatan aset lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat.
Menanggapi hal itu, UI menawarkan beberapa opsi lahan, yakni di kawasan Rawamangun dan Cawang, Jakarta Timur, masing-masing seluas sekitar 1,5 hektare, serta lahan di bagian Kampus UI Depok yang masuk wilayah administrasi Jakarta.
Lebih lanjut, ia menegaskan, seluruh opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan awal dan belum ada penetapan lokasi final.
Pemerintah masih harus melakukan pemeriksaan lapangan, verifikasi administrasi, serta kajian teknis dan kelayakan sebelum melangkah ke tahap perjanjian kerja sama (PKS). "Makanya harus dicek ke lapangan, administrasinya, dan segala macam. Setelah semuanya sesuai, baru bisa dilanjutkan ke PKS. Ini juga kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mendiskusikannya," kata Saifullah Yusuf.
Terkait perizinan dan tata ruang, Mensos mengaku telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada prinsipnya mendukung program tersebut selama seluruh regulasi dipatuhi. "Kemarin saya sudah berbicara dengan Mas Pram. Sepanjang tidak melanggar aturan, beliau setuju," ucapnya.
Mensos pun menjamin pemerintah tidak akan memaksakan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut di zona terlarang maupun area rawan bencana. "Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun," tegasnya.
Senada dengan pernyataan Kementerian Sosial, pihak Universitas Indonesia melalui Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Panigoro turut memberikan klarifikasi resmi dalam tahapan penjajakan awal kerja sama dengan pemerintah tersebut. Ia menekankan bahwa penetapan lokasi definitif sepenuhnya berada di tangan pemerintah setelah seluruh kajian terpenuhi.
"Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota," tutup Erwin.