Menko Pangan Kawal Perbaikan Tata Kelola MBG, Efisiensi Anggaran Jadi Prioritas
Dok. Kemenko Pangan
Dok. Kemenko Pangan
Jakarta, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya percepatan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari validasi penerima manfaat, peningkatan standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan penguatan pengawasan untuk menekan kejadian fatal yang membahayakan penerima manfaat.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Menko Pangan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (18/11). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan perbaikan Program MBG berjalan Baik, Bagus, Benar Bersih dan Bergizi serta menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Salah satu perhatian utama adalah percepatan operasional SPPG di wilayah 3T dan kawasan aglomerasi. Hingga saat ini, BGN telah melakukan aktivasi terhadap 2.413 SPPG dalam tiga tahap. Dari jumlah tersebut, 31 SPPG dinyatakan siap beroperasi, sementara sisanya masih membutuhkan pembenahan sarana dan prasarana. Pemerintah juga membahas rencana peresmian SPPG yang telah siap operasional pada minggu kedua Desember.
Menko Pangan mendorong perbaikan Program MBG fokus pada pencegahan keracunan makanan, efisienesi anggaran serta penindakan dan sanksi atas pelanggaran tata kelola.
“Kepala BGN telah melakukan transformasi MBG 2.0, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran MBG sebesar 44 Triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran BGN, efisiensi insentif yayasan, efisiensi dana operasional SPPG dan Virtual Account ganda. Hasil efisiensi tersebut merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara. Salah satu yang menjadi terobosan adalah SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG,” kata Menko Pangan.
Selain efisiensi dan ketepatan anggaran, pembenahan tata kelola juga diarahkan pada tepat sasaran penerima manfaat. BGN telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 untuk 26.885 SPPG aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat.
Selanjutnya, penerbitan SPS 3 akan menggunakan pemutakhiran data Kemendikdasmen dan Kemenag sebagai acuan validasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik. Sementara SPS 4 akan menetapkan penerima manfaat kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) berdasarkan data by name by address (BNBA) yang telah divalidasi.
Langkah ini penting untuk memastikan MBG diterima oleh kelompok sasaran yang tepat sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program. Sejalan dengan pembenahan tersebut, Menko Pangan juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran melalui penertiban praktik percaloan dan berbagai bentuk perantara yang tidak diperlukan dalam pelaksanaan program MBG.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Pangan dan Kepala BGN juga membahas penguatan aspek keamanan pangan dan menekan kejadian fatal hingga nol persen. Salah satu inovasi yang dikembangkan BGN adalah sistem penyajian prasmanan di sekolah, yang mengacu pada praktik baik school meals di negara yang terlebih dahulu menerapkan program seperti MBG.
Evaluasi terhadap penerapan sistem tersebut akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan panduan operasional, dukungan sarana dan prasarana sekolah, serta integrasi edukasi gizi ke dalam kegiatan kokurikuler.
Pengawasan juga akan diperkuat melalui inspeksi dan penilaian kelayakan SPPG oleh satuan tugas MBG di daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi AI yang tersambung dengan CCTV yang ada di seluruh SPPG juga dapat digunakan secara optimal.
Menko Pangan mengharapkan perbaikan tata kelola melalui transformasi MBG 2.0 dapat meningkatkan kepercayaan dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap program prioritas pemerintah.