Jakarta, InfoPublik – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (kemen PKP) memperkuat kolaborasi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk meningkatkan pelindungan konsumen perumahan, mulai dari kepastian legalitas, kualitas bangunan hingga keamanan investasi.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan, perlindungan konsumen membutuhkan sinergi berbagai pihak agar kebijakan perumahan tidak hanya mendorong penyediaan hunian, tetapi juga menjamin hak dan kepastian bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Indonesia Consumer Care 100 Brand Expo and Award yang digelar BPKN bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika masalah sudah terjadi. Kita perlu bekerja sama sejak awal untuk menciptakan kebijakan yang bisa melindungi konsumen. Karena itu, masukan dan aspirasi dari masyarakat juga penting untuk menjadi bagian dalam perumusan kebijakan,” ujar Maruarar.
Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian PKP bersama BPKN adalah mendorong pembentukan asosiasi penghuni rumah susun dan asosiasi penghuni rumah subsidi. Kedua wadah tersebut diharapkan menjadi ruang bagi konsumen untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak, serta berkomunikasi dengan pemangku kepentingan perumahan.
Maruarar juga menyampaikan, pemerintah terus mendorong penyelesaian persoalan konsumen di sejumlah kawasan, termasuk Meikarta dan LRT City.
“Terima kasih kepada BPKN yang selama ini bersama-sama memperjuangkan penyelesaian berbagai persoalan konsumen di sektor perumahan, termasuk persoalan Meikarta. Ketika saya baru sekitar satu bulan menjabat sebagai Menteri PKP, saya bertemu dengan Ketua BPKN dan bertanya mengenai persoalan perumahan yang paling besar. Saat itu, salah satu yang menjadi perhatian adalah Meikarta. Sekarang, penyelesaiannya terus kita dorong secara bertahap. Selain Meikarta, Kementerian PKP juga terus berupaya menyelesaikan persoalan konsumen di kawasan LRT City,” ujarnya.
Ia turut mengingatkan masyarakat agar cermat sebelum membeli rumah dengan memeriksa rekam jejak pengembang, kualitas bangunan, dan legalitas hunian, serta tidak mudah tergiur diskon maupun promosi.
Sementara itu, Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan, sektor perumahan dan jasa keuangan menjadi sektor yang banyak menghadapi pengaduan konsumen. Persoalan perumahan umumnya berkaitan dengan legalitas, kondisi fisik bangunan, dan investasi.
Ia mengapresiasi upaya Kementerian PKP dalam mendorong penyelesaian persoalan perumahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, dalam setahun terakhir pengaduan konsumen di sektor perumahan mengalami penurunan cukup signifikan.