Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk memperluas pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran hingga tingkat desa dan keluarga. Melalui kerja sama ini, jaringan masjid di Indonesia berpotensi menjadi pusat edukasi migrasi aman, penguatan ekonomi keluarga, serta deteksi dini persoalan pekerja migran.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara KP2MI dan DMI yang disaksikan Menteri P2MI, Mukhtarudin, dan Ketua Umum DMI, Muhammad Jusuf Kalla, di Kantor KP2MI, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Penandatanganan MoU juga ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama (PKS) melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan KP2MI untuk mendukung pelaksanaan program secara lebih konkret.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan kerja sama tersebut memiliki arti strategis karena persoalan pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut kemanusiaan, kesejahteraan keluarga, dan kondisi sosial masyarakat.
"Perlu kami sampaikan bahwa pekerja migran Indonesia ini adalah pejuang-pejuang keluarga. Kental sekali dengan urusan kemanusiaannya. Setelah saya memahami secara substansi dan hakikat keberadaan kementerian ini, ternyata memang kita mengurus orang-orang yang sedang menghadapi berbagai kesulitan," ujar Menteri Mukhtarudin.
Menurutnya, pemerintah masih menghadapi berbagai persoalan pelindungan pekerja migran, termasuk laporan kekerasan yang dialami warga Indonesia di sejumlah negara penempatan.
Mukhtarudin mengungkapkan bahwa pengaduan mengenai persoalan pekerja migran diterima hampir setiap hari. "Baru-baru ini dari Hong Kong, dan tadi malam juga dari Singapura ada pekerja migran kita yang dianiaya. Itulah yang kita urus sehari-hari, di samping kita juga memperkuat dari sisi hulunya," imbuh Menteri Mukhtarudin.
Ia menegaskan pelindungan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah pekerja migran kembali ke Indonesia.
Langkah tersebut sejalan dengan penguatan kelembagaan KP2MI, yang sebelumnya berbentuk BNP2TKI dan kemudian BP2MI, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Selain pelindungan, pemerintah juga mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja agar lebih banyak pekerja migran Indonesia dapat mengisi peluang pekerjaan formal dan profesional yang membutuhkan keterampilan menengah hingga tinggi. "Jadi sekarang sudah mulai ada pergeseran. Bahkan, minat anak-anak muda yang terdidik, SMA, SMK, bahkan sarjana, sudah banyak yang berminat mengikuti program kita untuk bekerja ke luar negeri," jelas Mukhtarudin.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 15 November 2026, terdapat 276.524 posisi peluang kerja di luar negeri.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 73.122 posisi telah terserap, sedangkan 203.402 posisi lainnya masih tersedia bagi calon pekerja migran yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.
Untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja, pemerintah mengakselerasi program prioritas nasional SMK Go Global dengan target menyiapkan 500.000 tenaga kerja terampil selama periode 2026–2029.
Program tersebut mencakup peningkatan keterampilan, pelatihan bahasa, dan sertifikasi bagi lulusan pendidikan vokasi maupun masyarakat umum.
Sementara itu, data SISKOP2MI sepanjang Januari hingga 15 November 2026 mencatat sebanyak 324.650 layanan penempatan pekerja migran Indonesia telah difasilitasi KP2MI.
Negara tujuan utama meliputi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Jepang, dan Singapura.
Dari sisi ekonomi, kontribusi pekerja migran tercermin melalui nilai remitansi yang mencapai Rp288 triliun pada 2025, meningkat sekitar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Mukhtarudin menekankan bahwa peningkatan penempatan dan kontribusi ekonomi tersebut harus diimbangi penguatan pelindungan serta pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya.
Ketua Umum DMI, Muhammad Jusuf Kalla, menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, masjid memiliki jaringan sosial yang luas dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga berpotensi menjadi sarana penyebarluasan informasi tentang migrasi aman.
JK menilai peluang kerja bagi tenaga Indonesia masih terbuka di sejumlah negara, terutama Jepang dan Taiwan, yang menghadapi perubahan demografi dan kebutuhan tenaga kerja.
Ia mencontohkan pengalamannya ketika berkunjung ke Taiwan dan bertemu sejumlah pekerja asal Indonesia di sektor jasa. "Minggu lalu saya dari Taiwan dan saya melihat begitu banyak warga kita di hotel bisa dilayani pelayan Indonesia. Makan di restoran juga pelayannya orang Indonesia. Semuanya muda-muda dan mereka merasa senang," ujar JK.
Menurutnya, peluang tersebut perlu direspons dengan mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar. "Ini kesempatan yang baik untuk kita mengisi kekosongan itu. Karena itu, kita harus menyiapkan pekerja yang baik dan memiliki keterampilan," kata JK.
Dalam konteks kerja sama dengan KP2MI, JK menyebut jaringan sekitar 800.000 masjid di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk memperluas sosialisasi prosedur penempatan kerja luar negeri yang aman.
Meski demikian, ia mengakui tidak seluruh masjid memiliki fasilitas dan kapasitas untuk menyelenggarakan pelatihan. "Masjid di Indonesia kurang lebih 800.000. Tentu tidak semuanya mampu, tetapi kita bisa bekerja sama dalam pelatihan. Masyarakat setempat bisa memberikan pemahaman karena setiap Jumat masyarakat bertemu di tempat yang sama," ungkap JK.
Menurutnya, pengurus masjid dapat berperan menyampaikan informasi tentang peluang kerja, persyaratan penempatan, dan pentingnya mengikuti prosedur resmi.
Masjid yang memiliki fasilitas memadai juga berpotensi dikembangkan sebagai tempat pembinaan atau pelatihan melalui kerja sama dengan pemerintah.
Melalui MoU dan PKS tersebut, KP2MI dan DMI menyepakati enam bidang kerja sama untuk memperluas layanan pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran.
- Penguatan Desa Migran EMAS. Mengintegrasikan program pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya dengan jejaring DMI di tingkat masyarakat.
- Edukasi migrasi aman. Memanfaatkan jaringan masjid untuk menyebarluaskan informasi peluang kerja luar negeri, prosedur penempatan resmi, pelindungan, dan pemberdayaan pekerja migran.
- Peningkatan kapasitas. Mengembangkan materi edukasi, modul pemberdayaan, seminar, dan lokakarya bagi calon pekerja migran maupun keluarganya.
- Pemberdayaan ekonomi dan literasi remitansi. Memperkuat pemahaman pengelolaan keuangan, pemanfaatan remitansi, kewirausahaan, serta pengembangan usaha produktif.
- Penguatan ketahanan keluarga. Menyelenggarakan edukasi pengasuhan anak, pendampingan keluarga, dan penguatan nilai sosial serta keagamaan.
- Deteksi dini persoalan pekerja migran. Mengoptimalkan jejaring DMI untuk membantu mengidentifikasi permasalahan pekerja migran dan keluarganya, serta mendukung fasilitasi pemulangan dan rehabilitasi sesuai kewenangan instansi terkait.