Banyuwangi, InfoPublik – Pemerintah pusat mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap ketiga kepada 212.037 penerima bantuan pangan (PBP) di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan total alokasi sekitar 6.000 ton. Setiap penerima mendapatkan 30 kilogram (km) beras untuk periode Oktober–Desember 2026, dengan target distribusi selesai paling lambat 31 Desember 2026.
Penyaluran bantuan secara simbolis dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Balai Desa Wringinpitu, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi, Sabtu (21/11/2026).
Program bantuan pangan tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai tindak lanjut rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada awal September 2026 yang telah mendapatkan persetujuan Presiden.
Zulkifli menjelaskan, secara nasional bantuan pangan beras menyasar sekitar 32,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Bantuan disalurkan sekaligus untuk tiga bulan, dengan alokasi masing-masing 10 kilogram beras per bulan atau total 30 kilogram bagi setiap keluarga penerima.
Menurut Zulkifli, program tersebut bertujuan membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga daya beli rumah tangga, terutama pada masa paceklik.
Di Banyuwangi, distribusi bantuan telah dimulai sejak pekan ketiga November 2026 dan dilakukan secara bertahap untuk menjangkau seluruh penerima yang telah ditetapkan.
Kepala Perum Bulog Banyuwangi, Budiwan Susanto, mengatakan total alokasi bantuan pangan beras di daerah tersebut mencapai sekitar 6.000 ton untuk 212.037 penerima.
“Pemerintah menargetkan penyaluran selesai paling lambat 31 Desember, dan kami usahakan tuntas sebelum tanggal tersebut,” terangnya.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan Perum Bulog dalam penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.
Menurut Ipuk, bantuan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk membantu meringankan pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga daya beli menjelang akhir tahun.
“Penyaluran bantuan ini hadir di waktu yang sangat tepat untuk meringankan beban pengeluaran warga, sekaligus menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi menjelang akhir tahun,” ujar Ipuk.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi akan turut mengawal proses distribusi agar berjalan lancar dan bantuan diterima masyarakat yang berhak.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok.
Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Mochamad Saleh Nugrahadi, menjelaskan pemerintah menyiapkan 1 juta ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Untuk wilayah Jawa, beras SPHP dipasarkan dengan harga Rp12.500 per kilogram sebagai salah satu langkah menjaga keterjangkauan harga beras di masyarakat.
Pemerintah juga menyediakan 150.000 ton jagung melalui Perum Bulog untuk membantu peternak unggas memperoleh bahan baku pakan dengan harga lebih terjangkau.
Selain itu, terdapat rencana pemanfaatan 380.000 ton stok beras Bulog yang telah disimpan lebih dari empat bulan melalui mekanisme lelang kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang industri makanan dan kue.
Saleh menyampaikan bahwa berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan pasokan, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan usaha di sektor pangan.
Ia juga mengapresiasi kinerja pengadaan beras Bulog Banyuwangi yang disebut telah melampaui 100 persen dari target.
“Tingginya harga pembelian gabah terbukti mendongkrak minat petani hingga mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) nasional menyentuh angka 131 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik,” ujarnya. (*)