Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026). Foto: BPMI Setpres/Kris.
Palu, InfoPublik – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dapat dinikmati negara. Arahan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah membenahi sistem ekonomi nasional agar kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat.
Instruksi itu disampaikan Presiden saat membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (14/11/2026).
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegas Presiden.
Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan telah menjadi perhatian berbagai bangsa selama ratusan tahun. Karena itu, pengelolaannya harus mengutamakan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Ratusan tahun bangsa-bangsa datang ke nusantara kita, ratusan tahun. Memang dia ke sini mau piknik, mau wisata? Dia ke sini karena kita sangat kaya dengan segala komunitas mineral dan segala yang dibutuhkan oleh dunia ada di nusantara ini. Dari ratusan tahun sampai sekarang,” ujar Presiden.
Menurut Prabowo, besarnya potensi sumber daya alam belum sepenuhnya diikuti sistem pengelolaan yang memastikan manfaat ekonominya tetap berada di Indonesia.
Ia menyoroti praktik pemanfaatan kekayaan alam yang memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, sementara sebagian hasilnya justru mengalir ke luar negeri.
“Anda adalah pemimpin umat. Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat. Anda ada di daerah-daerah. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita, bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar, dan alhamdulillah hasilnya tidak tinggal di Indonesia. Saya bertanya, saya bertanya kepada banyak profesor itu, ini sistem apa?” tegas Presiden.
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah berupaya memperbaiki berbagai persoalan dalam tata kelola ekonomi, termasuk praktik penyalahgunaan kewenangan dan kepentingan yang dinilai menghambat optimalisasi manfaat kekayaan negara.
Menurutnya, pembenahan tersebut diarahkan untuk memastikan sumber daya nasional dapat digunakan bagi kepentingan masyarakat, termasuk dalam upaya mengurangi kemiskinan dan kelaparan.
“Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Presiden.
Presiden menegaskan bahwa arah pembenahan ekonomi nasional harus berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Prinsip tersebut, menurut Prabowo, merupakan amanat para pendiri bangsa yang harus menjadi pedoman dalam pengelolaan kekayaan dan pembangunan perekonomian nasional.
“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” kata Presiden.
Prabowo juga menilai pembenahan sistem ekonomi perlu didukung perbaikan tata kelola politik dan kepemimpinan nasional.
Ia mengajak para pemimpin politik untuk berani melakukan evaluasi dan memperbaiki penyimpangan yang ditemukan dalam sistem yang berjalan.
“Ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan. Sekarang pemimpin-pemimpin politik. Saya bicara dengan para ketua umum. Berani nggak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi, penyimpangan, koreksi,” ujar Presiden.
Selain sektor pertambangan, Presiden menekankan pentingnya peningkatan pengawasan kegiatan ekspor untuk mencegah manipulasi pelaporan komoditas yang berpotensi merugikan negara.
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah menerapkan mekanisme ekspor satu pintu melalui lembaga yang ditunjuk guna memperkuat ketepatan pencatatan dan pengawasan.
Menurutnya, jumlah komoditas yang dilaporkan dalam kegiatan ekspor harus sesuai dengan volume sebenarnya agar pemerintah memiliki data yang akurat mengenai pemanfaatan kekayaan nasional.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” pungkas Presiden Prabowo.
