Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026).Foto: BPMI Setpres/Kris
Palu, InfoPublik – Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten dalam waktu dekat. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan efisiensi belanja negara dapat dikonversi menjadi dukungan nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rencana tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” tutur Presiden.
Presiden menjelaskan, tambahan dukungan anggaran tersebut dimungkinkan melalui pembenahan tata kelola belanja pemerintah. Efisiensi bukan sekadar mengurangi pengeluaran, melainkan memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara tepat, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang didorong adalah pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prabowo menyoroti pola belanja yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh kementerian, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten. Pola tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan harga untuk barang dengan spesifikasi dan kualitas yang sama.
Karena itu, Presiden mendorong rasionalisasi dan penyatuan proses pengadaan agar belanja pemerintah lebih efisien serta terhindar dari praktik penggelembungan harga.
“Ini ingin kita rasionalkan. Jadi satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegas Presiden.
Prabowo mengungkapkan, belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, Presiden memperkirakan potensi kebocoran anggaran mencapai 30 persen akibat praktik penggelembungan harga atau markup.
Menurutnya, pembenahan sistem pengadaan dapat membuka peluang penghematan hingga Rp400 triliun. Dana tersebut berpotensi dialihkan untuk memperluas program pembangunan dan meningkatkan manfaat belanja negara bagi masyarakat.
“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus. Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun,” ungkap Presiden.
Presiden menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan negara harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh membiarkan sumber daya dan kekayaan nasional dinikmati oleh segelintir pihak.
“Saya minta saudara-saudara yakin Indonesia kuat. Indonesia cukup besar kekayaannya. Dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya. Dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia,” ujar Presiden.
Dampak efisiensi anggaran juga diarahkan untuk memperluas jangkauan pembangunan di sektor pendidikan. Prabowo menyampaikan bahwa anggaran yang semula direncanakan untuk memperbaiki 71.000 sekolah pada 2026 berpotensi ditingkatkan cakupannya hingga 88.000 sekolah.
Artinya, terdapat peluang penambahan sebanyak 17.000 sekolah yang dapat memperoleh manfaat program perbaikan melalui penggunaan anggaran yang lebih efisien. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan yang lebih layak.
Selain pendidikan, pemerintah juga memprioritaskan penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembangunan desa-desa nelayan. Program tersebut ditargetkan menjangkau sedikitnya 1.000 hingga 1.200 desa nelayan pada akhir 2026, dengan harapan bertambah 2.000 desa nelayan hingga akhir 2027.
“Dalam waktu dekat kita sudah anggarkan, akan kita turunkan dan kita akan bangun desa-desa nelayan, akhir tahun ini minimal 1.000, 1.200. Akhir tahun 27, kita berharap akan mencapai tambahan 2.000 desa nelayan untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita diurus oleh pemerintah,” lanjut Presiden.
Langkah ini menjadikan pemerintah menempatkan efisiensi anggaran sebagai instrumen untuk memperkuat pembangunan yang lebih merata. Tambahan dukungan bagi pemerintah daerah, perluasan perbaikan sekolah, serta pembangunan desa nelayan menjadi bagian dari upaya memastikan kekayaan negara memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
