Menteri P2MI, Mukhtarudin, di Lapangan Pendopo Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (Jabar), pada Sabtu (14/11/2026). (Humas KP2MI)
Garut, InfoPublik – Job Fair Internasional Garut 2026 menghadirkan lebih dari 5.000 lowongan kerja luar negeri bagi masyarakat umum.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bersama pemerintah daerah untuk memperluas akses kerja internasional sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang aman dan legal.
Kegiatan yang digelar di Lapangan Pendopo Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (Jabar), pada Sabtu (14/11/2026) tersebut juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian P2MI dan sembilan perguruan tinggi di wilayah Garut dan Tasikmalaya.
Menteri P2MI, Mukhtarudin, mengatakan penyelenggaraan bursa kerja internasional merupakan bentuk kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang pekerjaan di luar negeri.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menyediakan informasi lowongan, tetapi juga memberikan edukasi mengenai negara tujuan, sektor pekerjaan, persyaratan, mekanisme keberangkatan, dan pelindungan pekerja migran.
"Ini bagian daripada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, juga termasuk stakeholder terkait, untuk memberikan informasi yang jelas dan masif kepada masyarakat tentang peluang kerja di luar negeri, mekanisme proses kalau mau bekerja ke luar negeri, maupun negara-negara mana yang boleh untuk ditempatkan atau bekerja," ujar Mukhtarudin.
Ia menekankan pentingnya masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
Hal tersebut terutama ditujukan bagi masyarakat Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya agar memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur penempatan resmi.
Mukhtarudin mengingatkan calon pekerja migran untuk mewaspadai tawaran pekerjaan dari calo atau pihak yang menjanjikan keberangkatan cepat tanpa pelatihan, persyaratan, dan proses yang jelas.
"Kalau ada tawaran-tawaran seperti itu, masyarakat harus waspada dan jangan diikuti. Karena ujung-ujungnya adalah penempatan nonprosedural, tidak jelas berangkatnya kapan, kemudian kerjanya di mana tidak jelas, negaranya pun tidak jelas. Sehingga ini bisa berujung kepada tindak pidana perdagangan orang," tegasnya.
Karena itu, Kementerian P2MI mendorong penguatan edukasi migrasi aman hingga tingkat kecamatan dan desa, khususnya di wilayah yang menjadi daerah asal pekerja migran.
Selain itu, Kementerian P2MI memperkuat penyiapan tenaga kerja melalui kerja sama dengan sembilan perguruan tinggi di Garut dan Tasikmalaya.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem penyiapan pekerja migran, mulai dari pendidikan dan pelatihan, penguasaan bahasa asing, sertifikasi kompetensi, hingga penempatan sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
Mukhtarudin menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan Program SMK Go Global yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Meski menggunakan nama SMK Go Global, program tersebut tidak terbatas bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), tetapi juga terbuka bagi lulusan SMA, diploma, sarjana, dan masyarakat umum.
"Program ini berkesinambungan dari 2026, 2027 sampai 2029. Programnya adalah untuk memberikan peningkatan kapasitas pelatihan, baik teknis maupun bahasa, dan sertifikasi. Diharapkan mereka yang sudah dilatih dan mempunyai sertifikasi serta kompetensi ini sudah siap ditempatkan bekerja di luar negeri," jelas Mukhtarudin.
Menurutnya, penyiapan tenaga kerja harus berorientasi pada kebutuhan industri global agar calon pekerja migran memiliki keterampilan yang sesuai dengan persyaratan pemberi kerja.
Kerja sama dengan perguruan tinggi mencakup lima bidang utama, yakni pendidikan dan pelatihan, penelitian dan inovasi, pengabdian kepada masyarakat, Program Kampus Berdampak, serta pertukaran dan pemanfaatan data.
Melalui Program Kampus Berdampak, perguruan tinggi dapat melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) tematik di desa-desa kantong pekerja migran yang terintegrasi dengan program Desa Migran Emas.
Sementara itu, pemanfaatan data diarahkan untuk membantu memetakan profil, minat, dan potensi mahasiswa maupun alumni agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
Mukhtarudin berharap penandatanganan MoU tersebut segera ditindaklanjuti melalui penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) yang memuat program teknis dan berkelanjutan.
Job Fair Internasional Garut 2026 menyediakan sejumlah layanan bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi dan mengakses peluang kerja luar negeri.
Layanan tersebut meliputi wawancara langsung (walk-in interview) dengan perusahaan penyalur tenaga kerja, seminar karier, informasi pengurusan visa dan paspor, serta konsultasi pembiayaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Pengunjung juga dapat memperoleh penjelasan mengenai mekanisme, persyaratan, dan prosedur penempatan pekerja migran.
Mukhtarudin berharap kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra perusahaan dapat memperkuat kesiapan tenaga kerja Indonesia sekaligus memastikan proses penempatan dilakukan melalui prosedur resmi.
"Yang jelas, masyarakat harus mendapatkan informasi yang akurat, benar, dan objektif dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita ingin masyarakat memahami mekanisme, prosedur, negara tujuan, sektor pekerjaan, serta apa saja yang dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perluasan penempatan pekerja migran tidak hanya berorientasi pada jumlah orang yang berangkat, tetapi juga pada kesiapan kompetensi dan pemenuhan pelindungan sebelum, selama, hingga setelah bekerja.
"Saya berharap kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Garut, Tasikmalaya, dan sekitarnya, sekaligus menjadi momentum memperkuat lahirnya Pekerja Migran Indonesia yang kompeten, profesional, produktif, berdaya saing global, dan terlindungi," kata Mukhtarudin.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyambut baik kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kompetensi masyarakat.
"Ini sekaligus membuka akses masyarakat terhadap kesempatan memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik," kata Abdusy Syakur.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat pada Agustus 2026 mencapai 6,67 persen atau sekitar 1,77 juta orang.
Sementara itu, TPT Kabupaten Garut tercatat sebesar 6,35 persen, Kota Tasikmalaya 6,29 persen, dan Kabupaten Tasikmalaya 3,67 persen.
Data tersebut menjadi salah satu pertimbangan pentingnya memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi dan pemanfaatan peluang di pasar internasional.
