Tekankan Transparansi, BGN Minta Syarat Ini Dipenuhi agar Dana Dapur Cair

Jakarta, InfoPublik – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap tiga faktor yang dapat menyebabkan dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum tersedia di virtual account. Faktor tersebut berkaitan dengan kepatuhan pelaporan keuangan, kesesuaian data penerima manfaat, dan kedisiplinan penggunaan anggaran.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan, persoalan itu muncul menyusul laporan sejumlah SPPG yang menyatakan belum dapat melayani penerima manfaat MBG karena dana operasional belum tersedia di virtual account mereka.

“Yang pertama, karena SPPG yang bersangkutan tidak melakukan pelaporan penggunaan dana harian dalam SIPGN atau Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan,” ujar Tysa, Senin (26/10/2026).

Menurut Tysa, pelaporan penggunaan dana harian menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Melalui sistem tersebut, penggunaan anggaran dapat dipantau sehingga pelaksanaan program memiliki dasar administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Faktor kedua adalah ketidaksesuaian antara penerima manfaat yang dilayani SPPG dan data yang telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Sementara Penerima Manfaat 2 (SPS-2).

“Kemudian yang kedua, SPPG yang bersangkutan melayani penerima manfaat MBG yang tidak sesuai dengan data SPS-2, yaitu data Surat Penetapan Sementara Penerima Manfaat 2,” jelasnya.

Kesesuaian data penerima manfaat diperlukan untuk memastikan layanan MBG diberikan kepada sasaran yang telah ditetapkan. Ketepatan data juga menjadi bagian penting dalam menjaga agar penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan program.

Faktor ketiga, lanjut Tysa, adalah habisnya dana operasional akibat penggunaan anggaran yang tidak disiplin atau tidak sesuai dengan perhitungan sebelumnya.

“Atau bisa saja SPPG yang bersangkutan itu juga mengalami kehabisan dana karena tidak disiplin dalam penggunaan dana sebagaimana yang telah ditetapkan dan diperhitungkan sebelumnya,” kata Tysa.

Penjelasan BGN tersebut menunjukkan bahwa kelancaran operasional dapur MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada ketertiban administrasi, validitas data penerima manfaat, dan pengelolaan anggaran.

Bagi pengelola SPPG, ketiga aspek tersebut perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan layanan tidak terganggu. Pelaporan harian melalui SIPGN, pencocokan data penerima manfaat dengan SPS-2, serta penggunaan dana sesuai perencanaan menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas Program MBG.

BGN menekankan pentingnya pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan program. Transparansi dan disiplin anggaran diperlukan agar dana operasional digunakan sesuai peruntukan dan pelayanan pemenuhan gizi bagi masyarakat dapat berjalan dengan baik.