Jakarta, InfoPublik – Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah terus melakukan efisiensi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mengklaim langkah tersebut telah menghasilkan penghematan hingga Rp50 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam program “Presiden Prabowo Menjawab”, yang ditayangkan kanal Youtube TVRI, pada Rabu (16/9/2026).
Menurut Presiden, pemerintah hingga kini telah menutup lebih dari 328 BUMN sebagai bagian dari upaya mengurangi biaya operasional dan overhead. “BUMN umpamanya, sampai hari ini kita sudah tutup 328 BUMN lebih. Itu kita bisa hemat Rp50 triliun dari overhead. Gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, rapat kerja,” kata Prabowo.
Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang ditutup dapat mencapai sekitar 750 hingga akhir tahun. Ia memperkirakan langkah tersebut berpotensi meningkatkan penghematan hingga Rp100 triliun.
Presiden menilai pengelolaan anggaran dan kekayaan negara harus dilakukan secara lebih efisien serta diarahkan bagi kepentingan masyarakat. “Uang itu banyak di Indonesia, tapi yang menikmati hanya segelintir orang yang berani juga, berani maling,” ujarnya.
Selain efisiensi jumlah perusahaan, Prabowo menyoroti kinerja sejumlah BUMN.
Ia menyebut PT Pupuk Indonesia mencatat peningkatan keuntungan bersih sebesar 252 persen, meskipun harga pupuk disebut telah diturunkan sebesar 20 persen. “PT Pupuk, Dirutnya luar biasa. PT Pupuk untung bersih naik 252 persen. Padahal, kita turunkan harga pupuk 20 persen. Dan dengan turun 20 persen, volume tambah, pupuk di mana-mana banyak, PT Pupuk untung 252 persen,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyinggung upaya pemerintah menangani pertambangan ilegal, termasuk di Bangka Belitung.
Dalam kesempatan itu, ia menyebut kinerja PT Timah Tbk mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. “PT Timah sekarang untung. Untungnya Anda mungkin tidak percaya, PT Timah itu keuntungannya sembilan kali, 900 persen,” kata Kepala Negara.
Menurut Prabowo, peningkatan kinerja perusahaan negara harus diiringi tata kelola yang menghindari penyalahgunaan kepentingan. “Karena direksi dan kita semua, kita tidak mau patgulipat. Kita tidak mau mencuri dari negara,” tegasnya.