Gubernur Sumbar mengukuhkan Forum PAKSI-API Sumbar di Aula Kantor Gubernur. (foto: MC Sumbar)
Padang, InfoPublik- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) memperketat pengawasan dan menutup celah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah melalui penguatan sistem tata kelola anggaran, pencegahan konflik kepentingan, hingga penertiban gratifikasi.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah saat mengukuhkan Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Sumatra Barat serta membuka Sosialisasi Penguatan Integritas bagi ASN Pemprov Sumatra Barat di Aula Kantor Gubernur. Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Mahyeldi menginstruksikan seluruh jimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada seluruh tahapan kerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan aset serta pelayanan publik.
“Korupsi bukan semata-mata persoalan hukum. Korupsi adalah persoalan tata kelola, integritas, budaya organisasi, kepemimpinan, dan perilaku. Karena itu, upaya pencegahan harus hadir dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Mahyeldi, Selasa (8/9/2026).
Menanggapi langkah Pemprov Sumbar, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Yonathan Demme Tangdilintin, memaparkan data per 7 September 2026 yang menunjukkan sebanyak 920 dari 1.820 tersangka perkara korupsi di Indonesia berasal dari jajaran pemerintah daerah.
KPK menekankan pentingnya sinergi dengan Pemprov Sumbar untuk mengawasi area rawan korupsi, termasuk dalam penganggaran daerah dan pengelolaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Untuk membangun budaya integritas dan budaya antikorupsi, KPK perlu berkolaborasi dan bergandengan tangan dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah yang menjadi garda terdepan dalam menjangkau seluruh masyarakat,” ujar Yonathan.
Lewat pengukuhan 63 penyuluh antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (API) tersertifikasi, Pemprov Sumbar berkomitmen menjadikan pencegahan korupsi sebagai gerakan berkelanjutan yang menyasar langsung perbaikan perilaku aparatur serta efektivitas sistem tata kelola keuangan daerah.
